Kocak Bener di Jember, Dualisme Camat Sampai Ditengahi Lewat Voting Staf dan Kades

  • Whatsapp
Voting dualisme camat di Kecamatan Mumbulsari. (nusadaily.com/Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Terjadi peristiwa sangat gokil di kantor Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember pada Rabu, 13 Januari 2021. Para staf dan kepala desa setempat melakukan voting gara-gara ada dua pejabat, yakni Haidori dengan Joko Soponyono yang berebut posisi sebagai camat.

Haidori akhirnya keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak mengalahkan Joko. “Yang penting, masyarakat terlayani. Siapapun camatnya,” kata Joko saat dikontak nusadaily.com mengenai hasil voting.

Baca Juga

Dari informasi yang dihimpun, kejadian bermula saat pagi hari Joko datang untuk memberitahu akan bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Mumbulsari karena mendapat SK dari Bupati Jember Faida.

Haidori sontak kaget. Sebab, sebelumnya sama sekali tiada pemberitahuan dari Pemkab Jember. Haidori juga tidak pernah mendapat surat pemberhentian atau surat pindah tugas sebagaimana normalnya mutasi pejabat.

Para staf kecamatan dan tujuh Kades setempat juga terkejut. Mereka menganggap yang sah sebagai camat tetap Haidori. Sedangkan, Joko dianggap camat ilegal. Namun, supaya melegakan semua pihak maka voting digelar.

Pengambilan suara dimaksudkan untuk membuktikan pihak mana yang bisa diterima oleh masyarakat yang diwakili oleh staf kecamatan dan para Kades.

Haidori ternyata mendapat dukungan mutlak. Namun, ia enggan berpolemik terlalu jauh mengenai masalah ini, sehingga saat dikonfirmasi ia memilih tidak berkomentar.

Peristiwa tersebut merupakan imbas dari kisruh di Pemkab Jember. Akhir-akhir ini Bupati Jember, Faida melakukan pemecatan sepihak terhadap banyak pejabat mulai sekretaris daerah, kepala dinas, kepala bagian, dan bahkan sejumlah camat.

Alasan pemecatan juga simpang siur dan cenderung aneh. Misalkan, pemecatan yang menimpa Sekda, Mirfano hanya karena berkomentar ke media soal surat Mendagri yang melarang mutasi jabatan selama 6 bulan pasca Pilkada.

Selain itu, pejabat-pejabat yang dipecat tanpa diberi tugas baru alias nonjob. Kemudian ditunjuk pejabat selaku Plt untuk mengisi pos jabatan pejabat yang dipecat. Tak ayal, muncul gerakan mosi tidak percaya dari ASN ke Bupati Faida.

Kemendagri, Komisi ASN, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai turun tangan membentuk Tim Gabungan untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan dan wewenang Bupati Faida. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Inspektorat Kemendagri, Jakarta Pusat sejak Selasa, 12 Januari 2021.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap pejabat-pejabat yang dianggap turut serta dalam kebijakan gokil Bupati Faida, yakni Kepala Bappeda, Achmad Imam Fauzi; Kepala BPKAD, Yuliana Harimurti; dan Plt Kepala Dinas Cipta Karya, Yessiana Arifa.
Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi menganggap Bupati Faida bertingkah konyol sehingga mengakibatkan berbagai kesemrawutan termasuk sampai terjadi voting di kantor kecamatan Mumbulsari.

“Kita anggap hal ini bukan sebagai kebijakan, karena malah cocok disebut tindakan lelucon. Coba dicari se-Indonesia tidak akan kita temukan hal seperti ini terjadi,” tuturnya sembari tertawa kecil. (sut)