KIPP Resmi Laporkan KPU dan Bawaslu Kota Surabaya ke DKPP

  • Whatsapp
bawaslu surabaya
Tanda terima pengaduan KIPP. (istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – SURABAYA – Ancaman Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim bukan gertak sambal, namun terbukti benar. KIPP resmi melaporkan KPU dan Bawaslu Kota Surabaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Melalui Ketuanya, Novli Bernado Thyssen, S.H, KIPP secara resmi mengadukan dua penyelenggara Pemilu di Kota Surabaya ini ke DKPP, Selasa (04/08/2020) pagi.

"
"

Baca Juga

"
"

Namun nomor register pelaporan baru terbit Rabu 5 Agustus 2020, pagi ini. “Sehingga baru bisa saya sampaikan ke publik setelah terbit resi dan register pendaftaran laporan,” tukas Novli Bernado Thyssen, kepada Nusadaily.com, Rabu 5 Agustus 2020, pagi.

BACA JUGA: KIPP Ancam Laporkan KPU dan Bawaslu Kota Surabaya ke DKPP

Kedua penyelenggara Pemilu ini, KPU dan Bawaslu Kota Surabaya, diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dukungan bakal calon pasangan perseorangan di Pilwali Kota Surabaya 2020.

KPU dan Bawaslu Kota Surabaya dinilai melanggar pasal 6 ayat 2d, pasal 6 ayat 3a, pasal 6 ayat 3f, pasal 7 ayat 1 dan 3, pasal 11 huruf c, pasal 11 huruf d, pasal 15 huruf c, pasal 15 huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

“KIPP dalam kajiannya menduga KPU Kota Surabaya telah menyalahi prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam melaksanakan verifikasi administrasi dengan tidak menerapkan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020 sebagai alas hukum pelaksanaan teknis verifikasi administrasi,” tegas Novli.

Data Tidak Memenuhi Syarat

Bahkan KIPP menemukan sebanyak 8.157 data dukungan calon perseorangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dukungan yang seharusnya gugur pada tahapan verifikasi administrasi namun tidak dicoret.

Sialnya, dibiarkan lolos pada tahapan verifikasi faktual. Angka tersebut bisa jadi bertambah, mengingat data KIPP hanya sampling 16 Kelurahan dari 154 Kelurahan di Kota Surabaya.

Adapun rincian temuan KIPP antara lain ribuan data dukungan tidak sesuai alamat dengan daerah pemilihan, alamat pendukung tidak jelas dan tidak lengkap, tidak terdapat nomor rumah dan wilayah RT/RW.

Seharusnya KPU Kota Surabaya mencoret data tersebut Tidak Memenuhi Syarat dukungan sebagaimana diatur tegas dalam PKPU Nomor 1 tahun 2020, Pasal 18 ayat 4 yang berbunyi, “Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat”.

Dan Pasal 18 ayat 3 : “dalam 1 hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat”

Post Terkait

banner 468x60