Kesan Plt Bupati Jember Muqit kepada Parlemen: Kami Ketemu Hati

  • Whatsapp
Plt Bupati Jember Muqit
Konferensi pers usai pertemuan Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief dengan Pimpinan DPRD. (nusadaily.com/Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief memberikan pernyataan terbuka usai pertemuan dengan Pimpinan DPRD di Gedung Dewan, Senin 28 September 2020.

“Mencairkan suasana komunikasi. Menjajaki apa yang bisa dilakukan 72 hari kedepan. Kami ketemu hati dengan dewan,” ucap Muqit mengungkapkan perasaannya.

Baca Juga

Kunjungan tersebut merupakan safari di hari perdana Muqit usai beralih posisi dari Wakil Bupati menjadi Plt Bupati. Sebab, Bupati Jember Faida dilarang memakai fasilitas negara selama berkampanye sebagai calon bupati di Pilkada 2020.

Muqit mengungkapkan, awalnya berencana mengundang Pimpinan Dewan ke rumah dinasnya. Namun, kemudian ia berubah pikiran dengan justru mendatangi parlemen ditemani Sekretaris Daerah Mirfano.

“Awalnya mau saya undang ke tempat kami. Lalu kok kepikiran, lebih baik saya yang kesini saja. Saya tidak mikir jadi pejabat apa. Terima kasih telah diterima,” ujar Plt Bupati Jember Muqit.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi berikut tiga wakil ketua: Agus Sofyan, Dedi Dwi Setiawan, dan Ahmad Halim bertemu dengan Muqit.

Kesan Itqon

Itqon juga punya kesan tersendiri usai berbincang dengan Muqit selama lebih dari satu jam. Bagi dia, momen ini menjadi gambaran penting yang bisa dilihat oleh publik Jember setelah sekian lama parlemen terlibat konflik dengan Faida.

“Luar biasa memecah kebuntuan komunikasi, kebekuan yang selama bertahun-tahun barusan cair kehadiran dengan beliau disini,” kata Itqon.

Dia memuji kerendahan hati Plt Bupati Jember Muqit yang bersedia datang untuk berbicara dan membangun hubungan baik.

“Sepertinya beliau tidak ada keinginan pencitraan,” tutur Itqon kepada Muqit yang kebetulan sama-sama alumnus Pondok Pesantren an-Nuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, Madura ini.

Pertemuan Muqit dengan Pimpinan DPRD menghasilkan beberapa keputusan sebagai solusi atas permasalahan selama ini.

Seperti diketahui, DPRD memang terlibat konflik berkepanjangan dengan Pemkab Jember semasa Faida yang menjabat Bupati.

Imbas perseteruan diantaranya empat tahun belakangan, APBD selalu terlambat, bahkan untuk tahun 2020 belum kunjung ditetapkan menjadi Perda sampai detik ini.

Titik eskalasi konflik, yakni sampai DPRD menggelar hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang berujung pada pemakzulan tanggal 22 Juli 2020 lalu.

Gara-gara APBD terlambat, Faida dikenai sanksi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Hukuman berupa pelucutan hak keuangan yakni gaji, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, biaya operasional, dan segala yang bersumber dari keuangan negara selama 6 bulan sejak 3 September 2020.

Disamping itu, Mendagri Tito Karnavian juga menolak memberi ijin pelantikan 611 pejabat karena Faida belum melaksanakan hasil pemeriksaan khusus untuk pemulihan struktur birokrasi sejak 11 Nopember 2019. (sut)

Post Terkait

banner 468x60