Kejam! Bantuan Pendidikan untuk Ratusan Pesantren-Madrasah Kota Pasuruan Disunat

  • Whatsapp
bantuan pasuruan
Direktur Pusat Studi Advokasi dan Kebijakan (Pusaka), Lujeng Sudarto seusai audensi di Kejari Kota Pasuruan. (istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – PASURUAN – Ironis, bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk pondok pesantren, madrasah dan TPQ di Kota Pasuruan disunat. Ratusan lembaga pendidikan agama ini diduga dipotong biaya administrasi dari lembaga penyalur di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pasuruan.

Selama masa pandemi Covid-19, sebanyak 443 lembaga pendidikan agama di Kota Pasuruan, menerima BOP dari pemerintah pusat. Bantuan untuk penunjang penyelenggaran pendidikan, pengadaan alat protokol kesehatan yang diberikan berkisar Rp 10 juta hingga Rp 50 juta.

Baca Juga

Namun realisasi di lapangan, bantuan yang diterima dipotong dengan besaran yang bervariasi. Kasus dugaan korupsi di Kemenag Kota Pasuruan ini sudah dalam pemeriksaan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan.

BACA JUGA: Pasuruan Kembali Dikepung Banjir, Warga Trauma Peristiwa Kepulungan

Kasi Intel Kejari Kota Pasuruan, Wahyu Susanto, menyatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan BOP pemerintah pusat dengan total anggaran sekitar Rp 4 miliar. Sejak Januari 2021 lalu, puluhan saksi dari lembaga penerima bantuan telah diminta keterangannya.

“Kami sudah meminta keterangan dari para saksi. Karena melibatkan ratusan orang saksi, seluruh jaksa Kejari Kota Pasuruan masuk dalam tim penyelidikan,” kata Wahyu usai audensi dengan aktivis NGO Pasuruan.

Direktur Pusat Studi Advokasi dan Kebijakan (Pusaka), Lujeng Sudarto menyatakan dukungannya atas gerak cepat penyidik Kejari memeriksa dugaan korupsi pada lembaga Kemenag yang menjadi panutan moral ummat. Pihaknya akan mengawal dugaan penyimpangan yang dilakukan pada saat masa krisis pandemi Covid-19.

BACA JUGA: Sengketa Penebangan Sonokeling, Polres Pasuruan Bakal Tetapkan Tersangka

“Sangat ironis, terjadinya penyimpangan ini justru melibatkan lembaga yang seharusnya menjadi panutan moral ummat. Penyidikan ini harus mengungkap pada aktor intelektual penyunatan anggaran BOP pesantren dan madrasah,” tandas Lujeng Sudarto.

Menurut Lujeng, dari hasil investigasi pada sejumlah lembaga penerima bantuan, mereka mengakui adanya pemotongan BOP. Sehingga ia menyakini bahwa pemotongan bantuan ini dilakukan secara sistematis. (oni)