Janji Bupati Jember Perbaiki Jalan 800 Kilometer, Tambal atau Bangun Total

  • Whatsapp
Bupati Jember, Hendy Siswanto menyalami KH Ayyub Syaiful Ridjal, Pengasuh Ponpes Ashiddiqie Puteri. (nusadaily.com/ Sutrisno)
Bupati Jember, Hendy Siswanto menyalami KH Ayyub Syaiful Ridjal, Pengasuh Ponpes Ashiddiqie Puteri. (nusadaily.com/ Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Salah satu materi janji Bupati Jember, Hendy Siswanto mengenai infrastruktur. Ini terutama jalan di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten. 

Bahkan, kembali diperjelas dalam ucapan menyebut angka oleh Hendy bahwa hanya 8 bulan sanggup memperbaiki jalan sepanjang 800 kilometer.

Baca Juga

“Kami akan menyelesaikan perbaikan infrastruktur di Jember ini. Jalan-jalan yang sudah tidak layak lagi dilewati,” kata dia saat kali pertama tampil resmi sebagai Bupati Jember di Pendopo Wahya Wibawa Graha, Jum’at, 26 Pebruari 2021 dilansir Nusadaily.com.

Belum jelas dan tegas, apakah lema ‘perbaikan’ hanya berupa kegiatan menambal lubang-lubang yang sangat banyak terdapat di jalanan atau justru program dimaksud adalah rekonstruksi jalan? 

Disamping janji manis tersebut, Hendy juga mengungkapkan tentang dua kendala besar yang sedang dihadapi pemerintahannya. Yakni, belum memadainya ketersediaan anggaran, dan masalah struktur birokrasi yang penempatan personil pejabatnya belum benar-benar presisi.

“Kita belum punya APBD (Perda APBD). Tugas kita kemudian adalah KSOTK (Kedudukan, Struktur, Organisasi, dan Tata Kerja),” ujarnya.

Sementara ini, Pemkab Jember hanya bisa berjalan untuk kebutuhan rutinitas dengan menggunakan anggaran dari Perbup APBD yang terbatas pemakaiannya pada hal yang bersifat wajib, mengikat, dan mendesak.

Apabila ingin melakukan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan lain sebagainya, haruslah dianggarkan melalui anggaran yang dilandasi Perda APBD. Oleh karenanya, Hendy menjelaskan, pihaknya ingin segera membahas Perda APBD.

Pria berlatar belakang pengusaha itu berjanji, sebagai tanda dari niatannya tersebut, maka akan mengirim surat ke DPRD pada Senin, 1 Maret 2021. Hendy menyadari, Perda APBD bukan hal mudah, pasti menimbulkan dinamika perdebatan karena melalui pembahasan bersama untuk menyatukan pikiran antara birkorat dengan politisi.

“Apabila di dalam diskusi nanti terhadap selisih sedikit atau banyak tentunya harapannya satu, selesaikan bersama, dan harus cepat. Apapun koreksinya dengan tangan terbuka akan kami terima, agar kami bisa selesaikan dengan cepat. Rakyat sudah menunggu,” tegasnya.

Masalah KSOTK, tampaknya Hendy memilih langkah ‘soft’ dengan tetap memakai mesin birokrasi yang kondisinya masih compang-camping akibat kisruh internal berkepanjangan selama dua tahun belakangan. 

Belum tampak pernyataan yang mengindikasikan Hendy melakukan perombakan mendasar. Keberadaan personil-personil pejabat yang mengepalai instansi strategis dengan status pelaksana tugas (Plt) masih dipertahankannya sementara waktu. 

Selasa, 2 Maret 2021 diagendakan acara serah terima antara Hendy dengan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember, Hadi Sulistiyo. Hadi terbilang sukses mengisi masa transisi selama 7 hari dengan menunjukkan sikap tegas mengembalikan posisi pejabat untuk mengakhiri dualisme jabatan eselon II, III, dan IV di Pemkab Jember.

Adapun agenda menuju Perda APBD disikapi secara hati-hati oleh parlemen. Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi mengindikasikan lembaga legislatif mewaspadai potensi terjadinya benturan dengan aturan.

“Normatifnya, tidak mungkin membahas APBD di bulan Maret. Tapi, semua pihak tahu kondisinya di Jember sangat berbeda, kemarin-kemarin tidak normal. Kami akan minta pendapat dan arahan dahulu dari Gubernur,” tuturnya.

Itqon mengharapkan, Gubernur Jatim memberikan diskresi kepada DPRD dan Bupati Jember agar dapat membahas Perda APBD dengan penuh ‘rasa aman’, karena kondisi waktu pemabahasan yang melewati masa normal. (sut/wan)