GRJ Gencar Beber Surat Rekom Gubernur Pecat Bupati Jember

  • Whatsapp
DPRD Jember faida
Bocoran dokumen yang diperoleh nusadaily.com akhirnya diperbanyak oleh masyarakat Jember. (nusadaily.com/Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Kelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Reformasi Jember (GRJ) terus beraksi menyuarakan kritik atas dinamika politik-birokrasi di Kabupaten Jember.

GRJ kian gencar melancarkan aksi kritik, terlebih pasca bocornya dokumen pelanggaran yang berujung surat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa merekomendasi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk melakukan pemecatan kepada Bupati Jember Faida.

Baca Juga

“Publik harus tahu dari hasil pemeriksaan yang sudah terbongkar bahwa Bupati melakukan pelanggaran dan jelas Gubernur usul Bupati layak disanksi pemecatan,” kata koordinator GRJ, Kustiono Musri.

Surat Gubernur akhirnya disalin dengan ukuran sangat besar, kemudian dipasang ke papan baliho yang berada di Bundaran DPRD Jember.

Menurut Kustiono, aksi itu bertujuan agar masyarakat luas bisa membaca secara detail pelanggaran-pelanggaran Faida.

Sebab, selama ini publik tidak leluasa memperoleh informasi utuh atas kondisi obyektif permasalahan Faida mengubah struktur birokrasi maupun kompleksitas problem mandegnya pembahasan APBD.

GRJ akan terus memperbanyak baliho rekomendasi pemecatan Faida dan dipasang ke titik-titik strategis agar khalayak ramai mengetahuinya.

Disamping itu, GRJ menyalin dokumen tersebut dalam ukuran HVS untuk diberikan kepada para tokoh masyarakat se-kabupaten Jember.

“Harapannya, para tokoh mempunyai pegangan dokumen. Sehingga paham dan bisa menjawab dengan menunjukkan bukti jika sewaktu-waktu jika ditanyai oleh warga,” paparnya.

Kustiono menepis anggapan miring dari para pendukung Faida yang menuding GRJ bergerak untuk kepentingan politik Pilkada.

Tuduhan itu disebutnya sebagai respon kegelisahan pendukung Faida, sehingga tanpa dasar kuat cenderung mengada-ada membuat prasangka yang keliru.

“Kami sadar bergerak sejak sebelum Pilkada. Tidak bisa kalau kami dituduh ada kepentingan politik pencalonan. GRJ adalah gerakan kritis,” tegasnya.

Sebelumnya, Ikatan Keluarga dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) juga membuat pernyataan sikap ditengah kemelut politik antara Bupati dengan DPRD.

IKAPMII mendesak DPRD segera mengirim surat pemakzulan Bupati ke Mahkamah Agung (MA), karena telah menggelar sidang paripurna hak menyatakan pendapat (HMP) pada 22 Juli lalu.

DPRD harus melakukan hal itu, karena sudah membuat keputusan. Apabila urung mengajukan pemakzulan justru menjadi bumerang bagi DPRD yang akan kehilangan kepercayaan dari rakyat.

IKAPMII menduga kuat ada kelompok kepentingan besar yang mampu mengendalikan parlemen, sehingga pengajuan pemakzulan molor hampir empat bulan.

Di lain pihak, DPRD berdalih sedang berupaya keras menyusun materi untuk dibawa ke MA. Terdapat banyak bahan yang harus dirapikan agar sesuai konstruk langkah hukum. Sedangkan, DPRD mengalami kesulitan tidak memiliki tim ahli seperti periode-periode sebelumnya, lantaran anggaran tenaga akademis ditiadakan oleh Bupati.

Dewan meminta tolong secara gratis kepada sejumlah pakar yang bersedia menggarap penyusunan materi pemakzulan. Dalam waktu dekat ini akan selesai, dan DPRD mengirimkannya ke MA. (sut/cak)