Gelar Sidang Paripurna, Legislatif Sumenep Sambut Baik 4 Raperda

  • Whatsapp
Raperda Sumenep
Sidang Paripurna DPRD Sumenep, Selasa, 23 Februari 2021. (Nurul Anam/nusadaily.com)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Madura Jawa Timur gelar sidang paripurna tentang jawaban Fraksi-Fraksi terhadap penyampai pendapat Bupati Sumenep atas 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa usulan DPRD Sumenep tahun 2021 pada Jumat 19 Februari 2021 lalu.

Keempat Raperda tersebut yakni Raperda Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, Raperda Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan dan Petambak Garam. Raperda Penyelenggaraan Jalan dan Raperda Kabupaten layak Anak.

Dari pantauan nusadaily.com, sidang paripuna dibuka oleh pimpinan sidang Abdul Hamid Ali Munir yang dilanjutkan pembacaan jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Sumenep.

Dalam sidang paripurna yang diselenggarakan di gedung legislatif tersebut semua fraksi menyatakan setuju dengan political will atau kehendak politik bersama. Untuk kepentingan menjalankan mandat konstitusional atas penciptaan keamanan, kenyamanan, keadilan dan kesejahteraan.

Akis Jasuli, Ketua Fraksi NasDem Hanura Sejahtera menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban kita semua yang paling mendesak memastikan nasib seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, untuk menciptakan hal tersebut, diharuskan adanya pembinaan dan edukasi bahwa keberagaman adalah sunnatullah serta saling menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten harus betul-betul mengimplementasikan secara detil 4 (empat) Raperda Usul Prakarsa DPRD tersebut,” katanya, Selasa, 23 Februari 2021.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa urgensi membahas keempat raperda tersebut sebagai jalan niscaya menunaikan tugas dasar sebagai legislator sebagaimana yang telah di mandatkan oleh konstitusi.

“Agar dapat terhindar dari ironi produktifitas kita dalam menghasil raperda yang terbilang rendah perlu pula di tingkatkan sebagai bagian inti dari kewajiban legislator yang hendak mempertangung jawabkan kepada masyarakat luas,” kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Deky Purwanto.

Senada dengan hal tersebut, Fraksi Gerindra melaui juru bicaranya Drs. Syaiful Hasan, menyampaikan hal tersebut merupakan komitmen dalam mewujudkan kebijakan publik yang sejalan dengan tujuan ideal kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

“Semoga pemaparan ini dapat memberikan semangat dalam meningkatkan kinerja dari pimpinan dan anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan pembangunan,” ujarrnya. (nam/kal)