GCW: Segudang Korupsi Jember di Tangan KPK Jangan Mandeg Karena Pilkada

  • Whatsapp
kpk korupsi jember
Di Jember, ada ruang terbuka hijau tapi berupa gedung. (nusadaily.com/ Sutrisno)
banner 468x60

JEMBER – Koordinator Government Corruption Watch (GCW), Andi Sungkono mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ikut-ikutan menunda pengusutan kasus korupsi saat Pilkada berlangsung.

KPK tetap harus melanjutkan penanganan perkara meski bakal menjerat siapapun termasuk peserta yang sedang mencalonkan di Pilkada sekalipun.

Baca Juga

“KPK tidak boleh berubah. Pilkada bukan alasan penghalang KPK memberantas korupsi,” katanya ke nusadaily.com, Rabu 28 Oktober 2020.

Andi mendesak KPK terus bergerak menelisik sekian banyak kasus korupsi yang sedang diselidiki seluruh tanah air, terutama yang di Kabupaten Jember.

Penyelidikan yang sudah dilakukan KPK secara terbuka maupun tertutup, harapannya segera dituntaskan.

BACA JUGA: KPK Terus Merangsek Lebih Dalam Selidiki Dugaan Korupsi Jember

“Segudang kasus korupsi di Jember jangan sampai mandeg karena Pilkada. KPK sudah menyelidiki banyak kasus disini kan, mulai periksa-periksa pejabat dan orang-orang terkait. Harus diselesaikan sampai tuntas, jangan ditunda-tunda,” urainya.

GCW mencatat sejumlah aktivitas KPK yang diketahui publik. Paling disorot adalah penyelidikan terhadap proyek rumah tidak layak huni (RTLH) dari APBD 2019 melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Cipta Karya dengan anggaran Rp47,7 miliar.

Pasalnya, pertengahan Pebruari 2020 lalu, tim penyelidik KPK sempat ‘disandera’ oleh sekelompok warga karena dianggap mengintai kawasan Kecamatan Sukowono. Polres Jember akhirnya mengamankan para penyelidik KPK dari kepungan warga.

Penyelidikan RTLH kemudian diubah dari tertutup ke cara terbuka. KPK sempat mencecar mantan tim sukses Bupati Jember Faida, yakni Faisal Amir. Sopir ambulan tersebut menjalani pemeriksaan ke Kantor KPK di Kuningan, Jakarta.

“Faisal tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada tangan-tangan lain yang lebih kuat berkaitan anggaran dan penentuan lokasi proyeknya,” papar Andi.

Pada Juli 2020, KPK kembali lagi ke Jember dengan meminjam sejumlah ruangan untuk tempat pemeriksaan di Mapolres Jember.

Selama hampir dua pekan, KPK meminta keterangan puluhan orang pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemkab Jember.

BACA JUGA: Selidiki Perkara Korupsi, KPK Periksa Pejabat Pemkab Jember

Kala itu, yang diselidiki KPK bertambah ke lebih banyak target. Diantaranya adalah proyek pengadaan pelampung nelayan oleh Bagian Pembangunan melalui APBD 2018 senilai Rp14,8 miliar.

Selain itu, proyek milik Dinas Kesehatan berupa gedung empat lantai untuk poli rawat jalan yang berada di dalam RSD dr. Soebandi dengan dana APBD 2019 sebanyak Rp11,6 miliar.

“Dua proyek besar itu menyangkut kebijakan, bukan semata-mata sekedar teknis saat pelaksanaan. Sejauh mana KPK serius menangani akan terlihat dari siapa saja yang diperiksa dan dijerat nantinya,” sahut Andi.

Di samping itu, disebut-sebut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berakibat predikat disclaimer atas penggunaan APBD 2019 juga disinyalir jadi bidikan KPK.

Misalnya: kelebihan insentif retribusi dan pajak daerah untuk Bupati dan Wakil Bupati yang disengaja lewat SK Bupati nominalnya diatas standar ketentuan; dana belanja hibah barang yang berubah dari Perda APBD; anggaran bantuan sosial tanpa verifikasi dan kejelasan penerima sedari awal APBD, kekurangan volume sejumlah proyek; sampai penggunaan anggaran di bidang pendidikan yang tidak sesuai dengan bukti pertanggung jawaban keuangan.

Menurut Andi, yang luput dari perhatian publik namun kemungkinan besar KPK juga menyelidiki yakni pada proyek rehab puskesmas, perbaikan kantor kecamatan, pembangunan pasar tradisional, dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH).

“Puskesmas dan kecamatan sudah kelihatan banyak masalahnya ada yang ambruk. Kalau pasar tradisional semuanya mangkrak sekarang, dan contoh yang berkasus Pasar Manggisan ditangani kejaksaan. Sedangkan RTH ada banyak yang baru setahun lalu dibongkar dan dibangun lagi,” pungkasnya. (sut)

Post Terkait

banner 468x60