Gara-Gara Sampah, Dua Pejabat Teras Pemkab Jember Saling Tuding

  • Whatsapp
sampah dlh jember
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jember, Aris Maya Parahita. (nusadaily,com/Sutrisn)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Sampah menumpuk di alun-alun Kabupaten Jember sejak beberapa hari hingga Sabtu, 21 November 2020 telah memicu konflik antar pejabat. Polemik lintas instansi di lingkungan Pemkab Jember mengemuka, lantaran satu sama lain saling tuding sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab menangani sampah.

Plt Kepala Dinas Cipta Karya Jember, Yessiana Arifa merasa tidak berwenang setelah dirinya mengembalikan mandat kepada Plt Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief. Ia meyakinkan dengan menunjukkan pesan pribadi yang dikirim kepada atasannya itu dengan syarat tidak dipublikasikan.

Baca Juga

BACA JUGA: Sampah Dibiarkan, Kepala Dinas Cipta Karya Serahkan Mandat ke Plt Bupati Jember

“Saya hanya ngasih tahu njenengan kalau tanggung jawab dan kendali sudah saya serahkan ke Plt Bupati. Tapi, jangan sampai disebar,” pinta pejabat yang sempat membuat surat untuk menyatakan berkas pelantikannya belum lengkap saat pengembalian jabatan tanggal 13 November 2020 lalu.

Selebihnya, Yessiana menjelaskan berbagai alasan melalui pendapat pribadi yang berkaitan dengan sikapnya seperti sekarang ini. Penyebabnya tidak lain adalah pasca tindak lanjut rekomendasi Mendagri untuk pemulihan birokrasi Pemkab Jember mengembalikan jabatan 367 PNS. Pejabat perempuan ini tidak setuju dengan terminologi ‘pemulihan birokrasi’.

Yessiana termasuk yang kehilangan jabatan dari Kepala Dinas PU Bina Marga, untuk kemudian beralih sebagai pejabat definitif Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan. Posisi Yessiana di Plt Kepala Dinas Cipta Karya sebatas karena mengisi pos jabatan tersebut yang sedang kosong.

“Saya hanya ikut aturan dan prosedur, tidak lebih tidak kurang. Ada azas kehati-hatian dan kewajiban PNS adalah cermat bekerja. Cermat itu diantaranya memastikan keabsahan dan ketaatan prosedur dan aturan. Saya harus berhati-hati supaya tidak ada dampak hukum terutama tindakan yang mengakibatkan pengeluaran keuangan daerah,” urainya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember, Aris Maya Parahita berbeda pendapat dan mengatakan Dinas Cipta Karya yang bertugas untuk masalah sampah. Namun, pihaknya yang akhirnya nekat berinisiatif untuk membersihkan sampah setelah ramai dikeluhkan warga.

“Tentang persoalan sampah di Alun-Alun Jember, kami memang dapat laporan teman-teman ada yang tidak terangkut. Dan itu memang menjadi tanggung jawab dari teman-teman bagian pertamanan, kebetulan sekarang dibawah pengelolaan Dinas Cipta Karya,” tuturnya.

Aris Maya berujar, melakukannya dengan maksud agar masalah sampah tersebut tidak terus membesar dan memicu gejolak ditengah masyarakat.

BACA JUGA: Bukti Petunjuk Oknum Pejabat Jember Membangkang Pemulihan Birokrasi

“Oleh karena itu, kemudian kami berpikir mengambil alih tanggung jawab itu. Dari Dinas Lingkungan Hidup, kami kerahkan untuk membersihkan,” ungkap mantan Asisten Sekretaris Daerah Pemkab Jember ini.

Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim berpendapat pembiaran sampah dapat diartikan sebagai tindakan eksekutif telah mengabaikan hak-hak layanan publik.

“Kalau sampai hal ini yang terjadi tentu sangat merugikan kepentingan publik. Dampaknya menghilangkan hak-hak masyarakat Jember untuk mendapatkan layanan publik,” keluhnya. (sut)

Post Terkait

banner 468x60