Gara-gara Lantik Pejabat, Plt Bupati Jember Malah Dilaporkan ke Bawaslu

  • Whatsapp
muqit pejabat jember
Melaporkan pelantikan pejabat Pemkab Jember ke Bawaslu. (nusadaily.com/Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Hanya berselang beberapa jam usai pemulihan birokrasi Pemkab Jember dilakukan dengan pelantikan pejabat, seketika ada yang memperkarakan.

Tidak lain tidak bukan, adalah Mohamad Husni Thamrin yang bisa berbuat demikian. Pria yang berlatar belakang pengacara ini melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) gara-gara Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief melantik 367 pejabat pada Jumat, 13 November 2020.

Baca Juga

BACA JUGA: Plt Bupati Jember Menangis Saat Pidato Pelantikan Pejabat, Ini Sebabnya

Thamrin menduga Muqit melakukan pelanggaran pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten Jember tahun 2020.

“Sebagaimana Pasal 190 Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Pasal 71 ayat (2), UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,” tulisnya dalam laporan.

Baru saja, Muqit melantik pejabat dengan maksud menindaklanjuti hasil pemeriksaan khusus Mendagri. Mutasi tersebut juga telah melalui proses fasilitasi oleh Kemendagri dan Pemprov Jatim.

Namun, Thamrin melihatnya melanggar Pasal 7 ayat (1) dalam beleid yang telah disebut diawal. Bahwa diatur larangan bagi kepala daerah melakukan mutasi pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali ada persetujuan tertulis dari menteri.

BACA JUGA: Jumat Mendebarkan di Jember, Menanti Ratusan Pejabat Lengser Keprabon

“Pasal 190, pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp600 juta,” sambungnya.

Thamrin juga memakai Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015, perihal penjelasan atas kewenangan pejabat kepala daerah di bidang kepegawaian.

Meskipun, jelas-jelas Muqit menyandang status Plt bukan Pj. Seperti penjelasan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang menyebut, Plt bagi Muqit disandang karena posisinya Wakil Bupati yang otomatis mengisi kekosongan pos jabatan Bupati setelah sementara ditinggalkan oleh Faida untuk ikut Pilkada.

Thamrin menunjukkan telah memperoleh surat tanda bukti penerimaan laporan dari Bawaslu Jember dengan nomor: 16/ PL/ PB/ Kab/ 16.16/ XI/ 2020.

Advokat ini sepak terjangnya memang unik. Kerap mengajukan gugatan, bahkan juga menjadi pembela hukum bagi Camat Tanggul, Muhammad Ghozali yang dinyatakan oleh Bawaslu terbukti berpolitik praktis mengkampanyekan calon petahana. (sut)