Faida Cuti, Plt Bupati Bersama DPRD Jember Pulihkan Kembali Birokrasi

  • Whatsapp
Plt Bupati Jember Muqit
banner 468x60

NUSADAILY.COM – NUSADAILY.COM – JEMBER – Sejumlah kesepakatan terjalin dalam pertemuan antara Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief dengan Pimpinan DPRD di Gedung Dewan, Senin 28 September 2020.

Baca Juga

Kedua belah pihak berkomitmen untuk memulihkan struktur birokrasi yang sempat kacau-balau akibat kebijakan Bupati Faida dan sampai diperiksa khusus oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Agenda besar kita antara lain menindaklanjuti rekomendasi Mendagri, pembahasan APBD 2020, dan 2021. Sesimpel mungkin tidak menabrak aturan,” bebernya kepada wartawan.

Muqit adalah Wakil Bupati yang otomatis menggantikan posisi Faida karena harus cuti saat mencalonkan di Pilkada. Plt Bupati Jember Muqit tidak maju lagi bersama Faida, sehingga ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi Plt Bupati.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyatakan, legislatif menyambut positif itikad baik dari pihak eksekutif tersebut.

“Kata kuncinya prosedural, tidak ada aturan yang ditabrak lagi. Kita semua saling berjalan beriringan sesuai peraturan perundangan-undangan,” tegas mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini.

Berikut adalah kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dalam berita acara yang ditandatangani Muqit bersama Pimpinan DPRD:

a. Bahwa Plt Bupati dan DPRD bersepakat melaksanakan:
  1. Tindaklanjut rekomendasi surat Mendagri nomor : 700/ 2429/ SJ tanggal 11 November 2019;
  2. Pembahasan Rancangan APBD 2O2O;
  3. Pembahasan KUA PPAS APBD 2021.
b. Mengefektifkan komunikasi Plt Bupati dan Pimpinan DPRD dalam pelaksanaan forum-forum penyelenggaraan pemerintah daerah.
c. Mengembalikan peran, dan fungsi DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Mengedepankan peran Gubernur Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam upaya penyelesaian permasalahan di Kabupaten Jember.
plt bupati dprd

Adapun rekomendasi Mendagri merupakan hasil pemeriksaan khusus yang berupa intruksi untuk mencabut 30 Perbup Jember tentang KSOTK; 15 SK Bupati terkait pengangkatan dalam jabatan; 1 SK Bupati perihal demisioner jabatan; dan 1 SK Bupati menyangkut pengangkatan kembali pejabat demisioner.

DPRD yang terlibat konflik dengan Bupati Faida sampai menggelar hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang berujung pemakzulan pada tanggal 22 Juli 2020.

Tanggal 1 September, berlanjut surat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri nomor: 820/ 4371/ OTDA dinyatakan bahwa rekomendasi Mendagri tidak pernah dijalankan oleh Bupati Faida, sehingga permohonan ijin melantik 611 pejabat ditolak.

Permasalahan birokrasi menjadi kendala sampai pembahasan APBD 2020 mandeg hingga sekarang. DPRD enggan membahas sebelum rekomendasi Mendagri dijalankan.

Tim Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diterjunkan oleh Gubernur Khofifah menyimpulkan, Bupati Faida sebagai pihak yang menghambat pembahasan APBD.

Tanggal 2 September 2020, Gubernur Khofifah menandatangani surat nomor: 700/ 1713/ 060/ 2020 untuk menghukum Bupati Faida dilarang menerima gaji, honorarium, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, biaya penunjang operasional, dan seluruh hak keuangan yang melekat dalam jabatan selama 6 bulan. (sut)

Post Terkait

banner 468x60