Evaluasi PPKM Mikro, 145 RT Zona Kuning Jadi Hijau

  • Whatsapp
ppkm mikro RT malang
Ilustrasi penerapan PPKM Mikro dengan memasang bendera di pintu masuk setiap RT.(istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – MALANG – Evaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro terus dilakukan.

Dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar, Selasa (23/2/2021), diketahui ada sejumlah RT di Kota Malang yang semula masuk dalam kategori zona kuning berubah menjadi zona hijau.

Baca Juga: Jelang Akhir PPKM Mikro, Kasus Positif COVID-19 di Bantul Naik

“Hari ini, kami lakukan evaluasi secara bertahap. Di wilayah kerja Bakorwil III dimintai laporan. Untuk Kota Malang, hasilnya relatif bagus,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto.

Jika sebelumnya terdapat 346 RT yang masuk dalam kategori zona kuning, sebanyak 145 RT yang sudah berubah kategori, yakni masuk ke dalam zona hijau.

Baca Juga: Tinjau PPKM Mikro, Plh Bupati Malang: Sudah 5 Kecamatan Zona Hijau

“Sehingga, masih ada 201 yang masuk zona kuning. Tidak ada RT yang masuk zona oranye maupun merah di Kota Malang,” papar dia.

Wasto menjelaskan, dalam rakor tersebut, masih ada lima kelurahan yang masuk kategori zona kuning.

“Saya tegaskan kepada para camat untuk betul-betul memberikan perhatian. Lima kelurahan tersebut ada di Kecamatan Lowokwaru, Blimbing dan Sukun,” kata dia.

Baca Juga: Perketat PPKM Mikro, Pemkot Malang Akan Bangun Posko di Setiap RT

Meski demikian, sampai saat ini, Satpol PP Kota Malang, Polresta Malang Kota dan Kodim 0833 Kota Malang terus bergerak untuk meningkatkan penegakan disiplin terhadap masyarakat terkait ketaatan protokol kesehatan.

“Yakni menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan meningkatkan imun,” lanjut dia.

Baca Juga: PPKM Mikro, Khofifah: Efektif Turunkan Penyebaran Covid-19 di Jatim

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan dana operasional. Masing-masing RT akan diberikan dana sebesar Rp 500 ribubyang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan.

“Dana operasional masing-masing RT/RW jumlahnya Rp 2,4 miliar. Sementara, untuk Kecamatan dan Kelurahan sebesar Rp 129 Juta. Rinciannya, setiap kelurahan mendapatkan Rp 2 juta, sementara kecamatan Rp 3 juta,” pungkas dia. (nda)