Elit Tidak Nongol di Banjir Jember, Kemana Mereka?

  • Whatsapp
Banjir Jember
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Tanpa anggaran, Pemerintah Kabupaten Jember tidak bisa berbuat banyak saat terjadi bencana banjir di 12 desa dalam 5 wilayah kecamatan saat ini. Praktis, yang bisa dilakukan sebatas mengirim personil untuk membantu evakuasi warga terdampak ke tempat lebih aman.

Kendala selain tiada anggaran, stok logistik yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember juga menipis. Sehingga, kualitas bantuan yang dapat disalurkan tidak memadai dibandingkan dengan jumlah korban bencana sebanyak 3.986 kepala keluarga (KK).

Read More

Warganet mengecam atas minimnya bantuan ditengah banyaknya korban terdampak yang membutuhkan bantuan, terutama lanjut usia, perempuan, dan anak-anak. Terlebih lagi, Bupati Jember, Faida tidak pernah menampakkan batang hidungnya selama bencana berlangsung beberapa hari ini.

“Piye lek ngungsine neng pemkap ae.. Ben eruh bupatine. Menowo gak eruh lek kenek bencana (bagaimana kalau mengungsi di kantor Pemkab, supaya Bupatinya tahu. Mungkin tidak tahu kalau ada bencana),” tulis akun Edo Gembler, Jum’at 15 Januari 2021 di group FB ‘I Love Jember’ yang beranggotakan 231,8 ribu orang.

Para Elit Tidak Ada yang Datang

Disamping itu, warganet juga membandingkan antara perilaku para elit saat momen Pilkada Jember pada Desember 2020 baru saja dengan situasi bencana banjir kali ini. Ketika Pilkada, para elit disebut gencar berlomba membagi bantuan tanpa diminta, sedangkan sekarang malah seperti tiada terjadi apa-apa.

“Ngene iki lek ape pilihan jelas do cepet cepetan mudon (Begini kalau saat Pilkada, jelas beradu cepat untuk terjun),” sahut akun Pipin Ae.

Pengamat kebijakan publik dari FISIP Universitas Jember, Hermanto Rohman juga turut menyampaikan pendapatnya. Seandainya bencana banjir terjadi bersamaan dengan Pilkada, pasti dimanfaatkan untuk kepentingan kapitalisasi suara.

Jember Banjir Parah

“Jember banjir dimana mana. Perhatian publik pada hiruk-pikuk kisruh pemerintahan. Belum lagi, APBD tidak jelas logistik katanya menipis. Coba masa kampanye pasti berebut kerja sosial dan lahan penyaluran logistik hampir mewarnai pemberitaan media. Apa jiwa sosial itu sudah memuncak saat masa kampanye sehingga habis saat ini stok jiwa sosial mereka-mereka yang berkampanye kemarin?,” sindirnya.

Hermanto memberi pujian kepada berbagai elemen masyarakat justru bertindak spontan membantu para korban terdampak banjir, di saat Pemkab Jember dalam kondisi tidak berdaya dan elit politik mati rasa.

Menurutnya, apresiasi juga harus diberikan untuk PNS dan honorer yang rela bekerja menangani bencana. Meski dengan keterbatasan sumber daya dan mereka sendiri belum memperoleh hak keuangan gara-gara Pemkab Jember gagal mengesahkan anggaran.

Seperti diketahui, banjir tidak hanya merendam ribuan rumah penduduk. Namun juga telah merusak sejumlah infrastruktur publik termasuk fasilitas pendidikan dan pondok pesantren. Bahkan, bencana alam ini juga menewaskan seorang warga difabel bernama Fangki (21) yang tinggal di Dusun Jadukan, Desa Mojosari, Kecamatan Puger.

Tidak Ada Anggaran Karena Konflik

Sedangkan, mengenai ketiadaan anggaran disebabkan konflik Bupati Jember, Faida dengan DPRD yang tidak rampung membahas APBD sejak tahun 2020 hingga 2021. Meskipun dengan jalan keluar melalui Raperbup APBD 2021. Namun ditolak Pemprov Jawa Timur karena Bupati Faida membuat skema anggaran tidak sesuai ketentuan.

Dua kali pengajuan, Bupati Faida masih ngotot mengalokasikan anggaran selain kebutuhan wajib, mengikat, dan mendesak. Akibatnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan tidak dapat memproses lebih lanjut Raperbup APBD Jember 2021.

Gubernur Khofifah sejatinya memberi kesempatan Bupati Faida untuk melakukan revisi dengan cara menghapus pos belanja yang dilarang. Sayangnya, Bupati Faida bersama Plh Sekretaris Daerah, Achmad Imam Fauzi justru nekat. Keduanya mengundangkan sendiri anggaran daerah yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Hanya pemerintah pusat dan Pemprov Jatim yang bisa mengatasi seluruh kekacauan di Jember saat ini. Kita berharap seperti itu,” ujar Wakil Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief saat dimintai komentar mengenai pemeriksaan dugaan penyalahgunaan wewenang Bupati Faida. Oleh Tim Gabungan yang dibentuk Kemendagri, KASN, dan Pemprov Jatim. (sut/aka)