Duh! Bupati Faida Dikabarkan akan Dipecat

  • Whatsapp
bupati-faida
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Meski Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, belum menjawab pertanyaan yang diajukan Nusadaily.com terkait hasil dan keputusan pemeriksaan Faida, namun santer tersebar kabar, Bupati yang kerap membuat kebijakan kontroversial ini akan dipecat.

Pada Jumat, tanggal 8 Januari 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Tim Gabungan untuk mengusut Bupati Jember, Faida atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Baca Juga

BACA JUGA : Diperiksa Tim Gabungan Kementerian, Santer Kabar Bupati Jember Bakal Dipecat

Faida tidak mau datang pada panggilan pertama saat hendak diperiksa dalam ruang rapat Brawijaya, di Surabaya. Politisi perempuan itu akhirnya menghadiri pemeriksaan di panggilan kedua kala berubah tempat di kantor Inspektorat Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 Januari 2021.

Sejauh ini, Faida belum angkat bicara. Namun, pemeriksaan oleh Tim Gabungan terkonfirmasi melalui Wakil Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief.

“Terkait adanya pemeriksaan terhadap bupati itu benar adanya. Tapi, saya tidak tahu materi pemeriksaannya tentang apa, namun memang benar beliau sedang berada di Kemendagri,” ungkapnya.

BACA JUGA : Wabup Muqit Minta ASN Jember Sabar di Tengah Kisruh Pemecatan Pejabat oleh Bupati Faida

Kamis, 14 Januari 2021 kian santer berhembus kabar yang menyebut kesimpulan dari Tim Gabungan merekomendasikan pemecatan terhadap Faida dari jabatannya. Informasi mengenai sanksi paling berat itu terus beredar di media sosial dan group-group pesan instan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Faida melakukan berbagai hal kontroversial pasca kekalahannya dalam Pilkada 9 Desember 2020 yang memicu perseteruan dengan berbagai pihak. Berikut adalah rententan peristiwa pentingnya:

Senin, 14 Desember 2020

Faida mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember dan mengadakan pertemuan dengan Kasi Datun, jaksa Agus Taufikurrahman. Ia membawa rombongan pejabat yang terdiri dari Yessiana Arifa; Yuliana Harimurti; Sri Laksmi; dan Deni Irawan serta dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Yusuf Adiwibowo selaku tim asistensi. Selain itu, Faida khusus mengundang Muqit.

BACA JUGA : KPK Jadwalkan Pemanggilan Ulang Bupati Kaur Gusril Pausi

Jum’at, 18 Desember 2020

Muqit membongkar ke publik tentang pembicaraan di kantor kejaksaan yang digambarkan seolah menjadi ajang penghakiman terhadap dirinya, dipersalahkan karena menindaklanjuti rekomendasi Mendagri. Muqit mencatat Faida, Yessiana, dan jaksa Agus Taufikurrahman mengucapkan kata ‘pidana’ sebanyak 13 kali.

Selasa, 22 Desember 2020

Ribuan masa turun ke jalan berdemonstrasi untuk mengecam intimidasi dari Faida Cs kepada Muqit. Kepala kejaksaan Prima Idwan Mariza terbuka meminta maaf atas tindakan anak buahnya, yang diikuti juga oleh Rektor Unej, Iwan Faida yang memberikan sanksi teguran kepada dosennya yang terlibat pertemuan. Lain halnya dengan sikap Faida yang justru mengelak tuduhan melakukan intimidasi dengan berdalih konsultasi ke kejaksaan karena ragu tentang pencairan anggaran.

Jumat, 25 Desember 2020

Suasana Pemkab Jember makin kacau akibat simpang siur posisi bendahara umum daerah dan beragam pos jabatan lainnya. Beredar salinan dokumen SK Bupati yang diteken Faida tentang mutasi pejabat mulai dari Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Inspektorat, Kepala Dispemasdes, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Kepala Dinas PU Bina Marga, Kepala Dinas Sosial, Kepala Disperindag, Kepala DP3AKB, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Bagian Hukum, Kepala Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Pembangunan, Kepala Bagian Organisasi, dan Kepala Bagian Ekonomi.

Selasa, 29 Desember 2020

Sekretaris Daerah Jember, Mirfano mendapat kabar dari Faida tentang keputusan pemecatan kepadanya. Dalam SK Bupati disebut pelanggaran yang dilakukan karena menolak hadir dalam rapat serta telah berkomentar terbuka mengenai SE Mendagri perihal larangan mutasi pejabat pasca Pilkada yang muncul dalam pemberitaan salah satunya nusadaily.com.

Rabu, 30 Desember 2020

Muqit dan Mirfano memimpin apel ASN di Aula PB Sudirman, Kantor Pemkab Jember untuk membahas kemelut pemberhentian pejabat tanpa tugas baru alias nonjob. Faida dianggap bertindak sewenang-wenang, tanpa alasan mendasar dan memecat pejabat tanpa prosedur pemeriksaan. Sebanyak 350 ASN mengukir sejarah baru untuk kali pertama aparatur Pemkab Jember mengajukan mosi tidak percaya kepada Bupati.

Gubernur Meminta Rapat

Pada hari yang sama, kebetulan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan ke Jember. Sehingga langsung mengutus Kepala Inspektorat, Helmy Perdana Putera; Kepala Biro Pemerintahan, Jempin Marbun; dan Kepala Biro Hukum, Lilik Pudjiastuti untuk menggelar rapat di Kantor Bakorwil V Jember bersama para ASN yang dipecat Faida. Hasil rapat merekomendasikan Gubernur menganulir pemecatan pejabat Pemkab Jember dan melakukan pemeriksaan kepada Faida.

Selasa, 5 Januari 2021

Gubernur Khofifah menolak Faida yang mengajukan Raperbup tentang penggunaan APBD 2021 karena mengalokasikan anggaran yang tidak sesuai ketentuan dengan batasan kebutuhan wajib, mengikat, dan mendesak.

Senin, 11 Januari 2021

Terungkap arahan Gubernur Khofifah agar alokasi anggaran direvisi masih diabaikan oleh Faida yang kembali mengajukan Raperbup tentang penggunaan APBD 2021 dengan postur anggaran sama persis sebelumnya, hanya mengubah surat pengantar dari satu lembar menjadai berlembar-lembar. (sut)

Post Terkait

banner 468x60