Senin, Januari 24, 2022

NUSADAILY.COM STORIES

BerandaRegionalDPRD Sumenep Mewanti-wanti TAPD Agar Serapan Lebih Maksimal

DPRD Sumenep Mewanti-wanti TAPD Agar Serapan Lebih Maksimal

NUSADAILY.COM – SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Madura Jawa Timur mewanti-wanti dengan kinerja TAPD (Tim Anggaran Pendapatan Daerah) melalui rapat Badan Anggaran (Banggar), yang digelar pada Senin 06 Desember 2021, lalu.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumenep, Indra Wahyudi dalam rapat pembahasan terhadap hasil evaluasi Gubernur untuk APBD TA 2022.

Pihaknya berharap agar serapan anggaran bisa lebih maksimal. “Kami sudah menekankan agar APBD Perubahan (APBD-P) TA 2021, serapannya benar-benar maksimal. Jangan sampai kemudian nanti, seperti tahun lalu. Tahun lalu, itu kan serapan APBD-P banyak tidak maksimal karena menjelang akhir tahun,” ujarnya, Selasa 7/12/2021.

Sehingga, lanjut sekretaris partai Demokrat itu, kegiatan-kegiatan kontraktual hanya cair 70 persen. Lalu sisanya, ngendon di sisa dana 30 persen.

Selanjutnya, kata Indra, yang berkaitan dengan hibah Bansos, pihaknya mengingatkan jangan sampai juga tidak banyak yang cair. “Sebab, waktunya sudah sangat mepet. Kalaupun cair, ada yang sifatnya sisa termin,”terangnya.

“Kemarin saya sudah wanti-wanti dengan Bapak Sekda dan TAPD. Bapak Sekda pun sudah mewanti-wanti dengan menyampaikan aksensi kita sebagai pimpinan DPRD,”timpalnya.

Termasuk, lanjut Indra, atensi terhadap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep bahwa dirinya menginginkan agar proses pencairan atau mekanisme pencairan kegiatan Bansos, bisa di akhir tahun.

“Sebaiknya, juga jangan menggunakan sistem termin. Sebab, mengantisipasi kemungkinan sisa termin tidak cair,” jelasnya.

Jika Spj Kurang Akan Ditegur

Jadi, menurut politisi asal dapi IV itu, sebaiknya 100 persen. Yang penting, kata dia, legislatif mengkontrol pertanggungjawaban lembaga atau penerima bansos itu. “Jadi, dengan SPj-nya seperti apa. Kalau misalnya SPj-nya kurang, kita beri teguran,” imbuhnya.

Pihaknya menegaskan jika akan memberikan teguran jika ternyata progres pencairannya tidak sampai 100 persen. “Misalnya pencairannya tidak dilakukan 100 persen, kita kasih teguran lagi. Tidak dilakukan lagi, kita kasih teguran kedua. Sampai hasilnya nanti ke upaya hukum untuk kita sampaikan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.

Menurutnya, pola paradigma penganggaran dan serapan penganggaran di akhir tahun yang seperti ini, kata dia, tidak seperti tahun lalu yang menyisakan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (silpa) yang cukup signifikan.

“Kalau sekarang ini ternyata banyak hibah Bansos termasuk kegiatan-kegiatan kontraktual yang kemudian sudah terserap,”urainya.

Bisa dipastikan, menurutnya hal ini akan menambah distribusi Silpa untuk tahun berikutnya. “Makanya sekali lagi kami menekankan kepada bupati khususnya agar menekan betul anak buahnya,”tambahnya.

Lebih lanjut, Indra menuturkan jika kepala OPD itu ternyata tidak bisa melaksanakan kerja-kerja yang baik atau kerja-kerja yang tuntas, maka hal itu bisa diartikan tidak mendukung langkah bupati yang menginginkan agar proses pencairan atau penyerapan di akhir tahun itu menjadi maksimal.“Berarti kepala OPD harus di evaluasi,”tandasnya. (nam/aka)

- Advertisement -spot_img
@nusadaily.com Nadzira Shafa sempat hamil anak Ameer Azzikra #tiktoktaiment ♬ Filtered Light - Nik Ammar / Mike Reed