DPRD Banyuwangi Minta Eksekutif Evaluasi Pagu Anggaran Pertanian pada R-APBD 2021

  • Whatsapp
dprd banyuwangi
Rapat Kerja Komisi II DPRD Banyuwangi bersama SKPD Mitra kerja. (istimewa)

NUSADAILY.COM – BANYUWANGI – Komisi II DPRD Banyuwangi meminta eksekutif mengevaluasi kembali pagu anggaran untuk program pertanian yang dituangkan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2021. 

Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk pertanian dinilai sangat kecil, berbanding terbalik dengan tema pembangunan tahun 2021 yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial melalui kebangkitan pertanian, pariwisata dan penguatan SDM.

Bacaan Lainnya

Hal ini terungkap saat rapat kerja Komisi II bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja, yakni Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan, serta Bagian Kesra Banyuwangi Selasa 10 November 2020.

“Tahun 2021 nanti merupakan bangkitnya pertanian di Banyuwangi, namun anehnya pagu anggaran program pertanian yang dialokasikan pada APBD tahun 2021 masih kecil yakni sebesar Rp. 30,4 miliar, harusnya dialokasikan maksimal sekitar Rp. 70 miliar,” ucap Sekretaris Komisi II DPRD Banyuwangi, Suyatno usai rapat.

Menurut Suyatno, prediksi ancaman krisis pangan tahun 2021 dapat menjadi peluang jika Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bisa mengatisipasi  melalui program-program yang fokus pada ketersediaan pangan salah satunya dari produk pertanian. 

Sehingga pihaknya meminta eksekutif untuk menata kembali pagu anggaran program pertanian sesuai dengan tema pembangunan tahun 2021. “Kita minta anggaran program pertanian ditambah agar produktivitas pertanian bisa lebih maksimal,” ucapnya.

Selanjutnya sektor perikanan, Komisi II berharap kepada eksekutif untuk lebih men-suport anggaran program pengelolaan perikanan budidaya atau perkanan darat agar aktifitas pemberdayaan masyarakat lebih maksimal.

“Yang terpenting sektor perikanan darat , bagaimana bisa lebih maksimal, khususnya produk perikanan yang laku di pasaran sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat, bukan hanya sekedar hobby,” ungkapnya.

Komisi II berharap pemeritah kabupaten Banyuwangi lebih maksimal melakukan pendampingan berkelanjutan terhadap masyarakat pembudidaya perikanan darat, tidak hanya memberikan pelatihan, bantuan modal tetapi juga melakukan pendampingan pemasarannya.

Sektor pariwisata juga menjadi perhatian, Komisi II juga meminta SKPD yang membidangi agar lebih memaksimalkan peran pelaku seni di tengah pandemi covid-19 dengan memberikan ijin pertunjukan yang bersifat terbatas ataupun virtual agar ekonomi mereka pulih kembali.

“Komisi II menyarankan kepada Pemkab Banyuwangi agar bermitra dengan daerah-daerah lain yang pariwisatanya lebih maju, bukan justru bersaing,” ucap politisi Partai Golkar asal daerah pemilihan Banyuwangi IV ini. (ozi)

Pos terkait