Divonis Bebas oleh Pengadilan Tipikor, Direktur PT MSE Dodik Keluar Penjara

  • Whatsapp
pasar manggisan
Direktur PT Maksi Solusi Enjinering Irawan Sugeng Widodo alias Dodik (paling kiri) saat keluar dari Lapas Kelas II A Jember. (nusadaily.com/Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Kejaksaan Negeri Jember menindaklanjuti putusan Pengadilan Tipikor yang memvonis bebas terdakwa korupsi Pasar Manggisan, yakni Direktur PT Maksi Solusi Enjinering (MSE) Irawan Sugeng Widodo alias Dodik.

“Kami baru saja mendapatkan petikan putusan. Selanjutnya, kami buatkan administrasi pengeluaran tahanan berdasarkan perintah majelis hakim,” terang Kepala Seksi Pidsus Kejari Jember Setyo Adhi Wicaksono.

"
"

Baca Juga

"
"

Pantauan di lokasi, Dodik telah dikeluarkan dari ruang tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember sekitar pukul 17.16 WIB, pada Rabu, 16 September 2020.

Pengusaha asal Kota Semarang itu dijemput oleh pengacaranya, Christie HV Jacobus. Ia mengenakan topi serta masker yang menutupi wajah.

BACA JUGA: Istri Karyawan Lepas PT MSE Ratapi Vonis Timpang Pengadilan Tipikor

Saat mengetahui wartawan dan meminta tanggapan, Dodik berjalan dengan cepat tanpa mau berkomentar. Selain itu, dia menundukkan kepalanya kearah bawah sembari bergegas pergi.

Sedangkan, Jacobus sempat mengeluarkan pernyataan meski tidak berbicara banyak.

“Yang pasti bersyukur ya, karena fakta hukum telah membuktikan segala tuduhan kepada beliau tidak terbukti. (Hal lain) Kami belum tahu, fokus bersyukur dulu setelah bebas ini ya,” ucap advokat asal Kota Surabaya itu.

Dodik ditahan sejak Selasa, 11 Pebruari 2020 silam usai diperiksa penyidik dan ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan. Sekitar 7 bulan ia mendekam dibalik sel tahanan.

Sebagaimana diketahui, hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang terdiri dari Hizbullah Idris, M Mahin, dan Emma Elyani memvonis bebas Dodik dalam persidangan yang digelar pada Selasa, 15 September 2020 lalu.

Pendapat majelis hakim tidaklah bulat. Hanya ketua majelis hakim Hizbullah Idris yang berpendapat Dodik bersalah, sedangkan hakim Mahin dan hakim Emma pendapat sebaliknya.

BACA JUGA: Dodik Rekanan Karib Bupati Jember Divonis Bebas Pengadilan Tipikor

Padahal, jaksa mendakwa Dodik ke meja hijau karena sejumlah alat bukti yang mengindikasikan keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi di proyek Pasar Manggisan.

Setyo membeberkan, seperti dalam surat dakwaan bahwa tahun 2018 lalu Dodik yang berstatus rekanan bertemu Anas Ma’ruf, selaku Kepala Disperindag Jember untuk merancang proyek.

Dodik juga menerima aliran duit Rp70 juta dari hasil modus pinjam bendera untuk garapan jasa konsultan perencanaan dan pengawasan Pasar Manggisan.

Uang dikirim oleh anak buahnya, Muhamad Fariz Nurhidayat melalui kiriman antar rekening bank. Fariz mencatatkan dengan baik dan menyimpan rapi slip setoran/ transfer/ kliring/ inkaso tiap transaksi.

Pengungkapan lebih jauh dari Fariz ternyata duit panas yang mengucur ke rekening Dodik berasal dari banyak proyek di lingkungan Pemkab Jember. Sebanyak 3 kali transfer pada September 2018 hingga Januari 2019 total kiriman mencapai hampir Rp3 miliar.

Setyo menegaskan, masih ada langkah lanjutan untuk menjerat Dodik yakni dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Dodik sangat berperan, sejak awal bertemu saudara Anas untuk mengatur perencanaan dan terungkap fakta di persidangan. (Soal aliran uang) audit BPKP kan juga membuktikan,” ucapnya yakin.

Namun, dalam perkara ini Pengadilan Tipikor hanya membebaskan Dodik. Sedangkan 3 terdakwa lainnya divonis bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

BACA JUGA: Rekanan Karib Bupati Jember Divonis Bebas oleh Pengadilan Tipikor

Fariz divonis hukuman 5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan, dan wajib membayar kerugian negara Rp90 juta subsider 1 tahun penjara.

Pelaksana kontrak PT Dita Putri Waranawa, Edy Shandy Abdur Rahman dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan, dan wajib membayar uang pengganti kerugian negara Rp1,1 miliar subsider 3 tahun penjara.

Anas Ma’ruf yang merangkap pengguna anggaran (PA) sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) divonis pidana penjara selama 4 tahun, dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan. (sut)

Post Terkait

banner 468x60