Dihantam Covid-19, Realisasi PAD Banyuwangi 2020 Turun 15 Persen

  • Whatsapp
PAD Banyuwangi
Rapat Kerja Komisi III DPRD Banyuwangi bersama Bapenda. (istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – BANYUWANGI – Pandemi Covid-19 benar-benar memberikan pukulan telak terhadap perekonomian. Hal tersebut akhirnya berbuntut pada menurunnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Banyuwangi Tahun 2020.

Berdasarkan rapat kerja Komisi III DPRD Banyuwangi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), diketahui penerimaan PAD Tahun 2020 sebesar Rp 483,2 Miliar atau setara dengan 85,5 persen dari target PAD Rp 565 Miliar.

Baca Juga

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Alief Rahman Kartiono mengatakan, pihaknya sudah berupaya maksimal untuk mengejar target PAD yang disepakati dalam Perubahan APBD 2020. 

BACA JUGA: Banyuwangi Batasi Jam Operasional Destinasi Wisata Hingga Rumah Karaoke

Hanya saja, hantaman Covid-19 yang tak kunjung berakhir berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat, khususnya Wajib Pajak sebagai penyumbang PAD.  

“Kami sudah berupaya sekuat tenaga agar PAD ini bisa bagus, tentu ini luar biasa karena kita tidak bisa berdiri sendiri, kami juga sangat tergantung dari kondisi Wajib Pajak atau WP ditengah kondisi pandemi covid-19,” ucap Alief Rachman Kartiono.

Meski tak mencapai target, menurut Alief, realisasi PAD Banyuwangi tahun 2020 jauh lebih baik dibandingkan daerah lain. Hal ini disokong oleh sektor pariwisata, yang bisa bertahan dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Bahkan, perolehan pajak dari sektor pariwisata baik dari hotel maupun restauran seluruhnya terpenuhi diatas target. “Perolehan PAD kita baik selain ditopang dari pajak sektor pariwisata, juga dari pajak minerba, parkir,” jelasnya.

Target pajak Hotel ditahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 7,2 miliar, terealisasi sebesar Rp. 9,6 miliar atau 132,9 persen dari target. Pajak restauran dari target sebesar Rp. 12,7 miliar terealisasi sebesar Rp. 17,5 miliar atau 137,3 persen dari target.

Selanjutnya perolehan pajak minerba, dari target sebesar Rp. 205,2 juta, terealisasi sebesar Rp. 250,8 juta atau 122,i persen dari target, Sedangkan penerimaan pajak parkir dari target sebesar Rp.784,8 juta terealisasi sebesar Rp. 814,7 juta atau 103,8 persen dari target.

“Disisi lain ada juga beberapa realisasi pajak tahun 2020 yang masih belum memenuhi target diantaranya PBB, PPJ,” ungkapnya.

Sebenarnya perolehan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) mestinya bisa memenuhi target 100 persen, karena ada subsidi dari Pemerintah Pusat maka hanya tercapai 98 persen yakni sebesar Rp. 75,7 miliar atau 98,29 persen dari target. Demikian juga dengan perolehan PBB dan BPHTP yang masih belum mencapai target.

“Tahun 2021 kita tetap optimis untuk memperoleh penerimaan PAD yang lebih baik melalui upaya dan strategi yang terukur dengan membangun inovasi-inovasi di banyak hal seperti layanan dengan membuka chanel-chanel pembayaran pajak dan retribusi daerah, intinya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak,” imbuhnya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari mengaku gembira dan memberikan apresiasi terhadap capaian PAD tersebut. Meski tak memenuhi target, realisasi PAD 85,5 persen dinilainya sudah lebih baik dibandingkan daerah lain.

“Ditengah pandemi covid-19 ternyata penerimaan PAD kita terealisasi sebesar Rp. 483,2 miliar atau setara 85,5 persen dari target, ini capaian yang mengembirakan jika dibandingkan dengan daerah lain,” katanya.

“Kita melihat kondisi dan aktifitas Hotel dan Restauran ditengan pendemi sepi, ternyata penerimaan pajak hotel dan restauran bisa melampaui target diatas 100 persen, ini diluar dugaan kita, mungkin hotel dan restauran punya trik tersendiri agar bisa memenuhi kewajibanya kepada daerah,” tambahnya.

BACA JUGA: Pariwisata Meredup, Target PAD Banyuwangi Turun 15 Persen

Kendati demikian, pihaknya juga memberikan  catatan kepada eksekutif bahwasanya sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 ini, kinerja penerimaan PAD masih belum dapat dikatakan memuaskan. Sebab, realisasi PAD tidak pernah memenuhi target yang telah menjadi kesepakatan ketika pembahasan APBD.

“Jika kita cermati kebelakang dari tahun 2017 hingga sekarang ini ternyata target-terget PAD kita tidak pernah terpenuhi, hal ini yang harus menjadi perhatian eksekutif,” tutupnya. (ozi/lna)