Bupati Jember Tekankan OPD Segera Rampungkan RUP

  • Whatsapp
Jember
Bupati Jember, Hendy Siswanto dan Wakil Bupati KH Muhamad Balya Firjaun Barlaman dalam kesempatan rapat koordinasi dengan kepala-kepala OPD. (nusadaily.com/ istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Bupati Jember Hendy Siswanto menekankan agar pasca Lebaran para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) segera merealisasikan program dan kegiatan karena telah memasuki pekan keempat sejak registrasi pengesahan APBD tahun anggaran 2021.

Disamping pengawasan langsung, Hendy mengaku tengah memantau performa kinerja seluruh instansi di lingkungan Pemkab Jember secara elektronik.

Baca Juga

“Sekarang di minggu keempat, tinggal menjalankan saja. Dan tentang transparansi di tahun ini, kita sedang menyusun sistem e-monitoring sistem pelaksanaan APBD yang terintegrasi,” ungkapnya ke nusadaily.com pada Minggu, 16 Mei 2021.

BACA JUGA: Rencana Kudeta Ketua KONI Jember Bergerak Masif Pasca Lebaran – Nusadaily.com

Penelusuran ke situs informasi berbasis web, yakni www.sirup.lkpp.go.id menunjukkan masih rendahnya rencana umum pengadaan (RUP) yang diunggah oleh Pemkab Jember.

Sampai sekarang, hanya ada sekitar 619 RUP dari OPD-OPD di Pemkab Jember terupload ke dalam laman yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), organ resmi yang langsung bertanggung jawab ke Presiden RI.

Padahal, berdasarkan pagu anggaran APBD Jember tahun 2021 senilai total Rp4,4 triliun peruntukannya terdiri atas 284 program, 687 kegiatan, dan 1.487 sub kegiatan.

Menanggapi kondisi demikian, Hendy menyampaikan supaya setiap kepala OPD secepatnya merampungkan RUP. Sebab, sukses tidaknya program sangat bergantung pada aspek transparansi dan kematangan perencanaan sedari awal.

“Sedang proses dan seiring program pengadaannya,” urai pria berlatar belakang mantan birokrat dan pengusaha tersebut.

Menurut Hendy, semua program harus terlaksana sesuai target. Ia tidak ingin terulang kasus seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya yang selalu meninggalkan persoalan berupa sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

Pasalnya, SiLPA sebagai gambaran adanya program yang gagal terealisasi. Terakhir, nominal SiLPA mencapai Rp740 miliar. Kemudian, ketersediaan anggaran tersebut dimasukkan ke pos pembiayaan APBD 2021, sehingga posturnya mengalami defisit.

Hendy menjelaskan langkah antisipasi yang ditempuh untuk menanggulangi SiLPA tahun ini.

“Monev (monitor dan evaluasi) harus jalan seefektif mungkin agar penggunaan APBD bisa maksimal pelaksanaannya,” tuturnya.

BACA JUGA: Sehari Jelang Lebaran, Warga Miskin di Jember Baru Terima Bantuan Kemensos – Noktahmerah.com

Seperti diketahui, Pemkab Jember dalam lima tahun belakangan mengalami kemerosotan dalam indeks transparansi informasi publik. Bahkan, berdasarkan penilaian KIP Jawa Timur, posisi Jember menempati urutan paling buncit dari 38 kabupaten/kota.

Situasi tersebut kerap menuai sorotan berbagai pihak termasuk lembaga profesi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan juga organisasi kemasyarakatan seperti Ikatan Keluarga dan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII).

Pemkab Jember dituntut segera membenahi performa intansinya sekaligus disertai dengan membuka akses informasi secara transparan dan akuntabel. Mengingat, sebelumnya bukan hanya kejadian Pemkab Jember tidak mengembalikan form Self Assesment Question (SAQ) dari KIP Jatim, melainkan juga mendapat penilaian Disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas audit APBD 2019.(Sut)