Bupati Hendy: Seandainya Jember Pulau Tersendiri Sudah Dijual

  • Whatsapp
pulau jember
Pejabat-pejabat dikumpulkan oleh Bupati Jember, Hendy Siswanto di Pendopo Wahya Wibawa Graha. (nusadaily.com/ Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Kabupaten Jember mengalami kontraksi ekonomi sehingga pertumbuhan anjlok pada angka minus 2,98 persen di tahun 2020. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan tahun 2019 dengan pertumbuhan ekonomi Jember sampai 5,51 persen sebelum diterjang pandemi COVID-19.

Bupati Jember, Hendy Siswanto tampaknya sangat mengkhawatirkan situasi yang terjadi jika keadaan demikian ini dibiarkan terus-menerus. Bahkan, kecemasannya digambarkan dengan ilustrasi sangat ekstrim.

Baca Juga

“Ekonomi minus 2,98 persen menurut Bank Indonesia empat lima hari lalu. Seandainya pulau sendiri bukan bagian Indonesia, Jember ini sudah dijual,” katanya saat berpidato dalam rapat koordinasi dengan para pejabat.

Hendy mengagendakan percepatan menyelesaikan rancangan APBD tahun anggaran 2021 dengan mengumpulkan ratusan pejabat di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Sabtu, 20 Maret 2021. Kemudian dilanjutkan dengan apel bersama di halaman Kantor Pemkab Jember, pada Senin 22 Maret 2021.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang dimaksud Hendy adalah kondisi penurunan ekonomi yang dalam, sehingga angka PDRB (produk domestic regional bruto) berada pada kisaran minus. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa PDRB Jember tahun 2020 mengalami penurunan sekitar Rp1.185,73 miliar dari semula yang mencapai nominal Rp76.039,98 miliar.

Baca Juga: Hendy Anggap Tugas Bupati Jember Gampang Tanpa Perlu Tim Transisi

“Saya buktikan ekonomi memang minus dengan dagangan saya sendiri, bermacam-macam sepi. Keluarga saya berdagang di pasar, sekarang turun jauh. Terutama bahan kebutuhan pokok. Hari ini pasar tidak bisa dikendalikan,” sambung Hendy.

Supaya segera keluar dari jurang masalah ekonomi, Hendy menekankan agar seluruh pejabat bergerak cepat menyelesaikan rancangan APBD. Sebab menurut pandangannya, APBD bakal melecut pertumbuhan ekonomi karena menciptakan transaksi keuangan.

Baca Juga: Bupati Jember Sudah Berganti, Apakah IMB Kembali Dipersulit Seperti Dulu?

Tanpa APBD, transaksi yang terjadi terbilang kecil pengaruhnya lantaran pandemi COVID-19 telah membuat babak belur hampir semua sektor perekonomian. Nominal APBD Jember beberapa tahun belakangan sekitar Rp4,6 triliun.

“Pemerintah harus turun tangan terlibat. Kita punya potensi APBD. Kita punya fasilitas menaikkan ekonomi, agar bergerak kalau lakukan pembangunan atau kegiatan, karena transaksi terjadi. Sementara ini, transaksi yang terjadi kecil,” papar Hendy.

Baca Juga: Gerindra Bela Bupati Jember Usai Dikritik PDIP Soal Konsep Perbaikan Jalan Rusak

Disamping percepatan APBD sebagai upaya pemulihan ekonomi, Hendy membuat kebijakan dengan mengubah pola kerja birokrasi agar lebih cepat. Ia enggan dengan budaya kerja instansi pemerintah yang selama ini cenderung lambat dan berbelit-belit.

“OPD (Organisasi Perangkat Daerah) adalah sumber kekuatan. Kedepan, tidak perlu nunggu disposisi, bergerak bebas dengan batasan tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Contoh, bisa direct dengan provinsi dan pusat mencari apa yang bisa diambil buat Jember. OPD silakan optimalkan para staf, jangan dibiarkan nunggu disposisi,” tegasnya.

Baca Juga: Bupati Jember Bumi Hangus Pejabat Definitif jadi Staf Semua, Lalu Tunjuk Plt

APBD Jember sejatinya berpeluang segera disahkan. Pasalnya, dukungan politik yang dimiliki Hendy sangat besar di parlemen. Lebih separuh dari 50 kursi DPRD Jember menyatakan sokongannya pada pemerintahan Hendy dan Wabup KH Muhamad Balya Firjaun Barlaman. Hanya Fraksi PDIP berjumlah 7 kursi yang terbuka mengambil jalur sebagai oposisi.

Namun masalahnya, hampir sebulan duet Hendy-Gus Firjaun menjalankan roda pemerintahan ternyata belum kunjung menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) sebagai pintu masuk membahas rancangan APBD bersama DPRD. (sut)