Bongkar-bongkar Rp107 Miliar Dana COVID-19 Jember yang Nyelonong Tanpa SPJ

  • Whatsapp
dana jember
Salah satu momen penyaluran dana COVID-19 oleh Pemkab Jember kepada masyarakat tahun 2020 lalu. (nusadaily.com/ istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember sedang menghadapi masalah genting seiring tujuh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) usai mengaudit penggunaan dana penanganan COVID-19 sepanjang tahun 2020.

Dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK menyebut salah satu temuannya tentang kejanggalan dalam belanja Satgas COVID-19 Jember yang total belanja Rp220,5 miliar.

Baca Juga

Ternyata ada sebanyak Rp107 miliar tanpa disertai pengesahan surat pertanggung jawaban (SPJ). Praktis Satgas COVID-19 Jember hanya mampu menyajikan kelengkapan SPJ untuk belanja senilai Rp74,7 miliar.

BACA JUGA: Buntut Masalah Dana COVID-19 Jember Sedang Diperiksa BPK

Selebihnya, tersisa dana Rp18,9 miliar yang termuat sebagai kas dalam rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) sebelum akhirnya ada pengembalian masing-masing sebesar Rp17,8 miliar di tahun 2020 dan senilai Rp1,8 miliar pada tahun 2021.

Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim menyampaikan parlemen mendesak perlunya langkah lebih serius dari BPK untuk membongkar penggunaan anggaran COVID-19, khususnya yang menyangkut keganjilan klaim belanja Rp107 miliar itu.

“DPRD mendorong agar BPK melangkah ke tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi, yakni menggelar audit investigatif,” katanya ke nusadaily.com pada Sabtu, 5 Juni 2021.

Tujuan audit investigatif dimaksudkan sebagai tindak lanjut atau pengembangan berdasarkan tujuh temuan BPK yang membuat Jember menuai opini audit tidak wajar.

“Audit investigatif nanti semakin memperjelas duduk persoalan dibalik masalah anggaran COVID-19, termasuk dana Rp107 miliar yang sepertinya nyelonong begitu saja,” tukas Halim.

Menurutnya, gambaran hasil audit awal BPK menunjukkan berbagai perbuatan Satgas COVID-19 Jember yang patut diduga melanggar azas serta menyimpang dari prinsip hukum pengelolaan uang negara.

“Jika SPJ belum disahkan, berarti idealnya tidak ada pengeluaran. Sehingga, kas bendahara harus masih berwujud uang tunai atau berupa saldo rekening untuk memastikan posisi keberadaan uangnya,” jelas Halim.

Kenyataannya, auditor BPK yang memeriksa Satgas COVID-19 sama sekali tidak memperoleh bukti sahih legal formal soal keberadaan uang Rp107 miliar. Justru yang didapati hanya wujud lembar catatan rencana SPJ yang belum disahkan.

BACA JUGA: Rp31,5 Miliar Hutang Pemkab Jember Tanpa Dokumen Picu Nilai Audit Tidak Wajar

Merujuk pada rentang waktunya, belanja dana penanganan COVID-19 yang diaudit terjadi semasa Bupati Jember masih dijabat oleh dr. Faida MMR dengan Wakil Bupati KH Abdul Muqit Arief.

Bupati Jember sekarang ini, Hendy Siswanto bersama Wakil Bupati KH Muhamad Balya Firjaun membuat keputusan dengan memberlakukan cut off anggaran untuk memisahkan transaksi keuangan pasca mereka dilantik sejak tanggal 26 Pebruari 2021 lalu. (sut/lna)