BHS dan PPLS Tinjau Kondisi Lumpur Lapindo Pasca Gempa Malang

  • Whatsapp
banner 468x60

NUSADAILY.COM – SIDOARJO – Pasca terjadinya gempa Malang beberapa waktu lalu membuat masyarakat Sidoarjo waswas terhadap kondisi Lumpur Lapindo. Karena goncangan gempa magnitudo 6,1 SR itu juga terasa sampai di Kota Delta. Untuk memastikan kondisi dua sesar yaitu, sesar siring dan warukosek yang ada di Lumpur Lapindo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) bersama PPLS (Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo) mengecek kondisi tanggul di Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin. 

“Masyarakat Sidoarjo sangat khawatir terhadap kondisi dua sesar di Lumpur Lapindo, karena kalau sampai bergeser tentu sangat membahayakan terhadap keselamatan warga yang tinggal di sekitarnya,” kata BHS yang didampingi pejabat dari PPLS di Desa Gempol Sari Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo, Rabu (14/4/2021) dilansir Nusadaily.com.

Politisi Partai Gerindra menyampaikan setelah dilakukan pengecekan oleh PPLS ternyata pasca adanya gempa itu, dua sesar yang ada di Lumpur Lapindo tidak ada pergerakan atau pergeseran, kondisinya sama seperti sebelumnya. 

“Jadi aman, tidak ada pergeseran. Kondisi gempa yang kemarin tidak mempengaruhi terhadap kondisi dinding dari lapindo itu,” ungkapnya. 

Selain itu, BHS juga meminta pemerintah untuk melakukan mitigasi bencana terhadap lumpur lapindo, misalnya dengan menempatkan sirine di sekeliling tanggul untuk memberikan peringatan jika suatu saat terjadi bencana. Termasuk juga memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk cara menyelamatkan diri ke titik aman jika sewaktu-waktu terjadi bencana. 

“Ini yang harus segera dilakukan pemkab bersama dengan pemerintah pusat untuk minta BNPB atau Basarnas harus ditempatkan di sekitar lumpur,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Hikmad Batara Reza Kabag TU PPLS menyampaikan setelah terjadi gempa di Malang, pihaknya langsung melakukan pengecekan dengan Ground Penetrating Radar (GPR) kondisi tanggul dan sesar yang ada di Lumpur Lapindo.

“Hasilnya tidak terpengaruh, masih sama dengan kondisi sebelum gempa terjadi,” ungkapnya.

Reza menuturkan, terkait dengan mitigasi bencana atau RTD (Rencana Tindak Darurat) sudah melakukan inisiasi sejak tahun 2018, hanya saja hal ini perlu dukungan dari BNPB maupun pemerintah daerah. 

“Kita sudah ada hasilnya (RTD), tinggal legalisasi dari Pak Bupati. Harapan kami, hal ini segera di legalkan agar bisa diterapkan di Sidoarjo,” pungkasnya (ful/wan)