Beredar Dokumen Surat Mendagri atas Pelanggaran Undang-Undang oleh Bupati Jember

  • Whatsapp
dokumen surat mendagri pelanggaran bupat
Inilah surat Mendagri yang menunjukkan pelanggaran Bupati Jember.
banner 468x60

NUSADAILY.COM – NUSADAILY.COM-JEMBER- Beredar dokumen surat Mendagri atas pelanggaran Bupati Jember. Dokumen itu mengejurkan publik Kabupaten Jember. Sebab isinya mengindikasikan Bupati Jember Faida melanggar sejumlah peraturan perundangan-undangan.

Baca Juga

BACA JUGA: Hambat APBD, Bupati Jember Terancam Hukuman dari Pelanggaran Berat

BACA JUGA: Hukuman Bagi Bupati Jember Sedang Dalam Proses

Dokumen surat Mendagri atas pelanggaran Bupati Jember itu, tentu atas nama Menteri Dalam Negeri nomor: 970/ 4072/ SJ yang diteken Tito Karnavian tertanggal 15 Juli 2020.

Tertera dalam dokumen tersebut sebagai tindak lanjut atau balasan layang dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nomor: 739/ 9238/ 060/ 2020, tanggal 7 Juli 2020.

Dokumen itu menguraikan dua persoalan, yakni pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan masalah keterlambatan penetapan APBD Jember 2020.

Pelanggaran mulai merit sistem sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN; berikut PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS; dan pelanggaran penyusunan struktur birokrasi karena melenceng dari PP nomor 16 tahun 2018 tentang Perangkat Daerah.

Salah satu poin krusial dalam dokumen itu, Gubernur bersama DPRD diharuskan bertindak tegas menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Bukan hanya publik, dokumen surat itu juga telah beredar ke sejumlah anggota DPRD Jember.

Ketua Komisi C David Handoko Seto, mengatakan jika dokumen surat itu benar adanya, maka parlemen sudah menjalankannya.

“Sesuai Pasal 153 ayat (1) huruf b UU nomor 23 tahun 2014 DPRD mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemerintahan kabupaten,” jelasnya.

Dalam hal ini, lanjut David, DPRD menjalankan tugas pengawasan dengan cara memakzulkan Bupati karena melanggar sumpah/ janji jabatan untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan.

Bupati Jember Belum Tanggapi Dokumen Surat

Sementara, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim bakal berkoordinasi dengan Gubernur dalam waktu dekat.

“Nanti kita upayakan klarifikasi kepada Gubernur, karena sudah jelas telah terjadi pelanggaran undang-undang. Gubernur diberi wewenang untuk memberikan sanksi,” urainya.

Bupati Jember Faida, sudah dimintai tanggapan. Namun, ia belum juga memberikan klarifikasi dalam bentuk apapun.

Seperti diketahui, Gubernur pernah menggelar pemeriksaan khusus ke Jember dengan membentuk tim yang diketuai Kepala Inspektorat Helmy Perdana Putra pada Kamis, 25 Juni 2020.

Helmy menyebut, Faida sebagai pihak yang paling bersalah menghambat pembahasan APBD maupun perubahan struktur birokrasi yang tidak kunjung dipulihkan.

“Nanti kami tinggal melaporkan ke Mendagri, sanksi yang jalan. Ini sudah masuk kesalahan berat, karena setiap APBD terlambat. Itu hal mutlak salahnya,” ujar Helmy.

Menurutnya, pelanggaran berat dapat dikenai sanksi berupa pembinaan dengan sekolah 3 bulan, atau diberhentikan tetap.(sut/cak)

Post Terkait

banner 468x60