Bendahara COVID-19 Jember Kurang Sehat Saat Pansus DPRD Memburu Detail Anggaran

  • Whatsapp
anggaran jember
Rapat dengar pendapat antara Pansus DPRD dengan Satgas COVID-19 Jember. (nusadaily.com/ Sutrisno)

NUSADAILY.COM – JEMBER – Rapat dengar pendapat untuk membahas penanganan wabah corona di Kabupaten Jember tampak kurang sempurna.

Ditengah sorotan berbagai dugaan penyimpangan anggaran, justru Bendahara COVID-19 Jember, Fitria Ningsih tidak menghadiri rapat yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah DPRD Jember pada Rabu, 6 Januari 2021.

Bacaan Lainnya

“Mana ini bendahara COVID-19,” tanya Ketua Panitia Khusus DPRD Jember, David Handoko Seto.

BACA JUGA: Begini Kata Ketua DPRD terkait Gubernur Tolak Raperbup APBD Jember 2021

“Bendahara kurang sehat Pak,” sahut sejumlah pejabat yang masuk dalam Satgas COVID-19 Jember.

Kendati demikian rapat tetap berlangsung dengan hanya penjelasan normatif dari Satgas COVID-19 tanpa terperinci soal masalah kejanggalan anggaran terutama yang menyangkut sekian banyak temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota Pansus, Edy Cahyo Purnomo mendesak Satgas COVID-19 berlaku jujur dengan penggunaan uang negara yang sudah terpakai. Ia menyebut, salah satunya seperti 3.783 orang sudah meninggal dunia diklaim sebagai penerima bantuan.

“Kami butuh rincian detail, masak sudah menggunakan tidak bisa mempertanggung jawabkan? Di lapangan banyak yang tidak sesuai datanya. Ribuan orang sudah mati jadi penerima bantuan,” kata legislator PDIP yang biasa disapa Ipung itu.

Agusta Jaka Purwana, anggota Pansus lainnya dari Partai Demokrat juga menyebut, rencana anggaran COVID-19 dan pelaksanaannya kacau balau. Dana disiapkan Rp479,4 miliar, namun hanya terserap Rp220,5 miliar.

BACA JUGA: Bejibun Tumpang Tindih Penggunaan Dana COVID-19 Jember Terbongkar Usai Audit

Temuan BPK menyebut salah satunya Rp4,6 miliar belum dapat dipertanggung jawabkan, dan sisa anggaran sekitar Rp1,5 miliar belum dikembalikan.

“Penyaluran bantuan justru banyak yang tidak tepat sasaran dan cenderung untuk kepentingan pencitraan. Pantas saja kalah,” Agusta menyindir kekalahan Bupati Jember Faida yang maju sebagai petahana di Pilkada 2020.

Juru bicara Satgas COVID-19 Gatot Triyono, hanya mengungkapkan gambaran umum peruntukkan anggaran. Serapan atau realisasi anggaran sangat timpang antara untuk kesehatan, ekonomi, dan masalah sosial.

Dana penanganan kesehatan Rp310 miliar terpakai Rp169,1 miliar atau 54,56 persen; dana penanggulangan dampak ekonomi Rp81,9 miliar terealisasi Rp,2,3 miliar atau 2,87 persen; dan penyediaan jaring pengaman sosial Rp87,4 miliar dengan serapan Rp48,9 miliar atau 56,06 miliar.

Dari total Rp479,4 miliar telah dipakai sebanyak Rp220,5 miliar atau 46 persen. “Diantaranya kegiatan untuk pembagian 218 ribu masker, 71 ribu rapid test, penyemprotan disinfektan ke sekolah, pabrik, pesantren tempat ibadah, dan layanan publik sebanyak 7.731 ribu tempat, dan Bansos tahap I ada 168 ribu tahap II ada 68 ribu. Sementara yang belum masuk datanya untuk bantuan insan transportasi,” papar Gatot.

Sekretaris Satgas COVID-19 Mat Satuki merasa belum mengetahui kepastian status sisa anggaran yang tidak terserap. Dirinya masih meminta penjelasan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. “Dana sisa ini jadi silpa atau bisa dilanjutkan?,” kata dia. (sut)