Begini Kata Ketua DPRD terkait Gubernur Tolak Raperbup APBD Jember 2021

  • Whatsapp
Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi. (nusadaily.com/ istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengaku telah memprediksi Gubernur akan bersikap demikian itu. Pasalnya, Bupati Faida sendiri menjadi penyebab lantaran tidak mematuhi ketentuan penyusunan anggaran.

Legislator PKB ini menyebut Raperbup yang diajukan Bupati Faida dengan istilah ‘Perkada rasa Perda’. “Meski Perbup, tapi Bupati maunya anggaran utuh seperti Perda APBD, niat jahatnya ingin mengamputasi wewenang budgeting DPRD. Salahnya sendiri, pasti ditolak sama Gubernur,” tuturnya.

Baca Juga

Menurut Itqon, Raperbup APBD semestinya hanya memuat alokasi anggaran yang bersifat wajib, mengikat, dan mendesak. Jangan sampai ada pos yang dilarang untuk dialokasikan.

 “Pakai Perbup APBD misalnya seperti anggaran untuk gaji, bayar listrik, dan biaya BBM. Bukan malah mau ngaspal, bangun gedung, ngasih bansos. Kalau dipaksa kayak itu bisa rusak tatanan negara ini,” sambungnya.

Akibat Raperbup APBD gagal disetujui, kas daerah Pemkab Jember mengalami kekosongan anggaran saat ini. “Honorer, PNS, dan DPRD sekalipun belum terima gajian sejak Januari 2021,” beber Itqon.

Itqon menekankan, seharusnya Bupati Faida merevisi materi Raperbup APBD dengan mentaati ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Parlemen sejatinya ingin membahas APBD supaya dipayungi Perda. Namun, Itqon beralasan selalu terhambat dengan situasi di Pemkab Jember akibat Bupati Faida.

“Kita mau membahas dengan siapa? Bupati tiba-tiba mengganti Sekda tanpa ijin Gubernur, ini masih bermasalah sekarang. Sekda itu Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Saya sampai tidak nutut pikir dengan logika. Sudahlah, Bupati Faida ini tidak bisa diharapkan lagi. Daripada ruwet terus, kita bahas APBD nanti dengan Bupati baru setelah dilantik,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kabar tidak enak kembali datang untuk Kabupaten Jember. Setelah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menganulir mutasi pejabat kemudian disusul sikap resmi menolak pengajuan Bupati Jember, Faida mengenai Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD 2021.

Hal itu terungkap dalam dokumen surat Gubernur nomor: 900/ 11942/ 203.6/ 2020 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Povinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono pada tanggal 29 Desember 2020. Salinan dokumennya diperoleh nusadaily.com pada Selasa, 5 Januari Desember 2021.

Dinyatakan dalam surat tersebut bahwa Gubernur Khofifah tidak dapat memproses lebih lanjut terhadap dokumen tentang Raperbup APBD 2021 yang diajukan oleh Bupati Faida melalui surat nomor: 900/ 2676/ 35.09.412/ 2020 yang dikirim pada tanggal 29 Desember 2020.

Sikap Gubernur Khofifah dilatari kondisi Bupati Faida terlambat membahas APBD dalam bentuk kesepakatan Perda yang disepakati bersama dengan DPRD setempat. Sebab, idealnya APBD 2021 ditetapkan melalui pengesahan paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya tahun 2020.

Oleh karenanya, Gubernur Khofifah meminta agar Bupati Faida melakukan dua hal. Pertama, bersama DPRD mempercepat proses pembahasan dan penetapan Raperda tentang APBD 2021. Kedua, segera menetapkan Perkada sebagai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.

Adapun mengenai alokasi anggaran dari Perkada APBD ditekankan batasannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak dan pembiayaan yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Bupati Jember Faida enggan menanggapi usaha meminta keterangan darinya. Pesan permohonan klarifikasi melalui ponsel pribadi yang bersangkutan belum kunjung mendapat jawaban.(sut)