Banyak Aduan, Komisi II Buka Posko Pengaduan Nasabah PT BPRS Kota Mojokerto

  • Whatsapp
Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto berkoordinasi mendirikan posko pengaduan dan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki permasalahan dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto.

NUSADAILY.COM – MOJOKERTO – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto membuat posko pengaduan dan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki permasalahan dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PBPRS) Kota Mojokerto.

Pasalnya, banyak informasi aduan terkait persoalan sejumlah masyarakat atau nasabah dari PT BPRS Kota Mojokerto yang kesulitan menarik uang dari tabungan maupun deposito.

Berdasarkan informasi itulah Komisi II mengambil sikap dengan beberapa kali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Hearing terkait persoalan Perbankan tersebut.

“Memang sesuai keterangan yang kami terima PT BPRS Kota Mojokerto sedang mengalami kesulitan likuiditas,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Moch Rizki Fauzi Pancasilawan, Sabtu, 28 Mei 2021.

Rizki mengatakan sesuai literatur dan referensi yang diterima Komisi II dari hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang ditunjuk langsung oleh Wali Kota Mojokerto bahwa hasilnya menunjukkan adanya indikasi (Fraud Perbankan) yang terjadi pada internal PT BPRS Kota Mojokerto.

Sehingga Komisi II DPRD Kota Mojokerto akhirnya menyepakati membuka posko pengaduan atau pelayanan bagi nasabah-nasabah dan pihak-pihak yang terkait dengan PT BPRS Kota Mojokerto.

“Tujuan kami membuka posko pengaduan dan pelayanan tersebut untuk menambah informasi dan data maupun mengumpulkan sekaligus menginventarisir semua permasalahan yang ada dengan PT BPRS Kota Mojokerto,” bebernya.

Masih kata Rizki, Komisi II DPRD Kota Mojokerto juga akan melakukan fungsi pengawasan sekaligus bekerjasama dengan eksekutif bagian perekonomian dan Kepala Daerah tentunya atas persetujuan Ketua DPRD guna menjalin konsolidasi dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada PT BPRS Kota Mojokerto.

Pihaknya juga akan memasang pengumuman/pemberitahuan di kantor maupun cabang PT BPRS mengenai posko pengaduan dan pelayanan masyarakat  tersebut. “Nanti posko pengaduan dan pelayanan terkait nasabah PT BPRS Kota Mojokerto akan kami pusatkan di ruangan Komisi II DPRD,” jelasnya.

Politisi PDI-P ini menyebut pihaknya khawatir masih banyak masyarakat Kota Mojokerto yang memiliki kesulitan maupun permasalahan dengan PT BPRS.

Dia tidak ingin terjadi sesuatu terhadap PT BPRS yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Mojokerto.

“Jadi Kota Mojokerto yang kita cintai ini jangan sampai tercoreng namanya hanya karena satu lembaga yang memang terindikasi banyak melakukan pelanggaran hukum atau memang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban nasabah sebagaimana diatur UU Perbankan maupun OJK yang ada,” ucap Rizki.

Persoalan ini muncul setelah adanya aduan dari sejumlah pedagang pasar yang tidak bisa menarik tabungan di PT BPRS Kota Mojokerto. Selain itu ada juga pemilik deposito yang kesulitan untuk menarik dananya.

“Ini yang akhirnya menimbulkan penasaran bagi kami sebenarnya ada apa dengan PT BPRS Kota Mojokerto padahal yang kami ketahui nilai aset mencapai Rp.150 miliar,” bebernya.

Nantinya Komisi II akan segera melakukan Hearing bersama PT BPRS Kota Mojokerto setelah menerima seluruh informasi dari  posko pengaduan dan pelayanan bagi masyarakat/ nasabah yang bersangkutan.

“Setelah sudah kami terima dari posko pengaduan maka kami akan mencoba Hearing dengan PT BPRS Kota Mojokerto karena direksi juga demisioner semuanya,” pungkasnya. (din/kal)