Bacakades Digugurkan, Warga Poteran Sumenep Datangi Kantor DPRD

  • Whatsapp
bacakades sumenep
Sejumlah Warga Poteran Saat Di Ruangan Komisi I DPRD Sumenep. (Nusadaily.com /Nurul Anam)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – SUMENEP – Sejumlah warga Desa Poteran Kecamatan Talango Sumenep Madura Jawa Timur mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin, 14 Juni 2021.

Kedatangan warga kepulauan Talango tersebut adalah untuk meminta kejelasan terkait penerapan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perbup nomor 54 Tahun 2019 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, pasal 23 ayat (1) huruf h yang mengatur soal persyaratan sebagai Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades).

Baca Juga

BACA JUGA: Dinyatakan Gugur Sebelum Tahapan Selesai, Bacakades Sapeken Bakal Tempuh Jalur Hukum

Menurut versi warga, Panitia Pemilihan Kepala Desa dinilai salah tafsir sehingga terdapat Bacakades merasa dirugikan.

Hal itu, lantaran salah satu Bacakades atas nama Suparman dianggap gugur sebagai Bacakades karena alasan pernah dipenjara.

“Penerapan pasal dengan ketentuan dalam Perbup itu tidak singkron, sehingga klien kami merasa di rugikan. Makanya kami datang kesini (DPRD Sumemep.red) untuk menanyakan itu,” ungkap Kurniadi, kuasa hukum Suparman, salah satu Bacakades Desa Poteran yang dinyatakan gugur oleh Panitia Pilkades Kabupaten kepada sejumlah media.

Diberitakan sebelumnya, Suparman dinyatakan gugur sebagai Bacakades Poteran, Kecamatan Talango, Sumenep berdasarkan surat 141/671/435.118.5/2021 tertanggal 8 Juni 2021 yang ditandatangi oleh H. Ahmad Masuni sebagai Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, selaku Ketua I Panitia Pemilihan Kabupaten.

Salah satu alasan dalam surat tersebut, Suparman gugur karena pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun.

Selain itu Suparman juga belum lebih dari 5 tahun dari selesainya menjalani hukuman hingga mendaftar sebagai Bacakades Poteran. Sehingga Suparman dinyatakan tidak memenuhi persyaratan adminitrasi untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Kebijakan Dianggap Tidak Sinkron

Menurut Pak De Sapaan Akrabnya, kebijakan tersebut dianggap tidak sinkron karena didalam Perbup yang dipakai bukan batas maksimal, melainkan batas minimal.

Sementara, lanjut Kurniadi, kliennya pernah menjalani hukuman dengan ancaman minimal 1 tahun penjara.

BACA JUGA: Hak Kliennya Dipreteli, Kuasa Hukum Bacakades di Sumenep Ancam Lapor Polisi

“Jadi apa yang menjadi landasan dalam surat itu tidak berlaku bagi klien kami,” terangnya.

Audiensi Ditunda

Namun, sangat disayangkan masyarakat akhirnya pulang dengan tangan hampa, karena audiensi yang dilakukan warga Poteran tersebut ditunda.

Penundaan tersebut disebabkan karena banyak hal, salah satunya Komisi I belum mendatangkan Plt Asisten Pemerintahan Setkab Sumenep dan juga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, dan juga saat itu Pimpinan Komisi I belum hadir.

Warga Poterab hanya ditemui oleh satu Anggota Komisi I DPRD Sumenep H. Muta’im.

“Pimpinannya (pimpinan Komisi I) tidak hadir, ya tunggu lah,” kata Kurniadi.

Sementara itu, H. Muta’im saat hendak dikonfirmasi usai masyarakat audiensi, dia sudah tidak ada di ruangan Komisi I DPRD Sumenep. (nam/lna)