Aksi Damai Hari Guru Pasang Tuntutan di Banner Hasil Pemeriksaan Bupati Jember

  • Whatsapp
guru jember
Para guru menyuarakan aspirasi tentang ironi dan paradoks kehidupan tenaga kependidikan. (nuaadaily.com/ Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Gabungan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) Kabupaten Jember berunjuk rasa secara damai untuk memperingati Hari Guru Nasional pada Rabu, 25 November 2020.

Mereka menyuarakan tuntutan agar pemerintah menghormati profesi tenaga pendidikan dan memperlakukan para guru secara manusiawi. Pasalnya, kerap kali guru menjadi korban kebijakan sepihak Bupati Jember Faida yang memutasi sewenang-wenang dan mengalokasikan honor dibawah kebutuhan hidup layak.

Baca Juga

Apalagi, kehidupan ironi dialami para GTT-PTT pada umumnya kini bertambah semakin sulit ditengah situasi pandemi COVID-19 yang kian menghimpit.

BACA JUGA: Problem Keabsahan Ijazah Siswa, Kadispendik Jember Jawab Begini

Dalam aksinya, mereka memajang beragam aspirasi dan pernyataan sikap tertulis dibawah banner besar salinan dokumen hasil pemeriksaan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa terhadap Bupati Jember nonaktif Faida.

Banner yang berisi rekomendasi Gubernur kepada Mendagri agar memecat Bupati itu berada persis di pojok pagar sisi timur Gedung DPRD Jember. Aksi memajang aspirasi disana sebagai simbol para guru ingin menyertakan masalah pendidikan yang juga layak diperhatikan seperti halnya problem birokrasi.

Menurut korlap aksi, Nur Fadli massa menuntut pembatalan surat Bupati Faida tentang penugasan mutasi GTT-PTT yang membuat mereka ditempatkan jauh dari rumah. Rasionalisasi desakan adalah menyangkut keselamatan jiwa para guru serta tidak sesuainya antara beban perjalanan kerja dengan honor dari Pemkab Jember.

BACA JUGA: 4 Tahun Kebijakan Bupati Jember Akibatkan 15.000 Ijazah Siswa Tidak Sah

“Mutasi para guru tidak tetap ke tempat yang sangat jauh, telah mengakibatkan banyak yang mengalami kecelakaan bahkan meninggal dunia. Banyak teman-teman kami tidak kuat dan memilih berhenti mengajar,” kecamnya.

Desakan juga menyangkut kenaikan honor sebagai penghargaan atas pekerjaan guru sebagai profesi yang tidak semestinya diperlakukan secara rendah. Pasalnya, honor guru rata-rata Rp500 ribu yang tentu masih dibawah gaji buruh dengan standar upah minimum kabupaten (UMK) senilai Rp2,4 juta.

Selain honor GTT-PTT nilainya kecil, pencairannya pun tidak ajeg setiap bulan, melainkan tergantung sekolah yang memberlakukan sistem tri wulan atau semester. Hal itu dirasa Fadli sangat paradoks jika dibandingkan dengan beban kerja dan kemampuan khusus pembelajaran yang dimiliki para guru.

“Kami menuntut agar dibuatkan surat penugasan baru seperti sedia kala yang mendekatkan rumah GTT-PTT dengan sekolah tempat mengajar. Kami para guru adalah pekerja profesional dengan skill spesifik yang tidak semua orang bisa melakukannya,” tegas Fadli.

Dalam hal kebijakan anggaran, Pemkab Jember serta DPRD seharusnya memberikan kepastian melalui kebijakan mengalokasikan honor GTT-PTT kedalam APBD setiap tahun. Sehingga, tidak bergantung pada dana BOS yang alokasi honornya sangat tidak layak.

Pengunjuk rasa lainnya, Muhamad Ali Zammil menyebut, kesemrawutan administrasi SK Bupati Jember yang tidak adil merata diberikan kepada GTT-PTT mengakibatkan sebagian diantara guru kesulitan mengurus nomor unik pendidikan tenaga kependidikan (NUPTK) untuk memperoleh hak sertifikasi profesi.

“SK itu syarat kami diakui sebagai pendidik atau tenaga pendidik. Kalau mau mutasi yang guru PNS, karena mereka abdi negara, bukan guru honorer yang malah dijauhkan dari rumah,” ucapnya dengan nada kesal.

Pengunjuk rasa akhirnya melakukan dialog dengan Ketua DPRD, Itqon Syauqi; Wakil Ketua, Ahmad Halim, Ketua Komisi A, Tabroni; dan Kepala Dinas Pendidikan, Bambang Hariono.

“Bisa dilihat sendiri ada pos anggaran yang diusulkan DPRD sejak APBD 2018. Tapi, Bupati Jember yang tidak mau. Kalaupun uang ada, namun pimpinan eksekutif tidak merealisasikan akan jadi percuma,” sahut Halim.

Sedangkan Bambang mengatakan, pihaknya sekedar melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. “Disesuaikan dengan yang diputuskan. Jangan sampai saya melanggar keputusan terus dipanggil Karimata (merujuk alamat Kantor Kejaksaan Negeri Jember). Saya nanti susah, keluarga saya juga susah,” tuturnya.

Aparat kepolisian melakukan pengawalan berjalannya aksi demonstrasi damai guru sejak di orasi di jalan hingga selesainya rapat dengar pendapat di gedung parlemen. (sut)

Post Terkait

banner 468x60