Akses Jalan Nasional di Jember Kian Lebar Hasil Rekontruksi Pasca Tragedi Ruko Jompo

  • Whatsapp
jalan jompo
Kawasan ini menjadi saksi bisu atas tragedi runtuhnya 10 unit ruko yang amblas ke dasar Sungai Jompo setahun lalu. (nusadaily.com/Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Rupa Jalan nasional Sultan Agung yang berada di pusat hiruk-pikuk lalu lintas kendaraan Kabupaten Jember telah berubah.

Kini, jalan tersebut tampak semakin longgar karena semua lahan untuk akses kendaraan. Termasuk di sisi selatan yang berada di tepian sungai Jompo.

Hasil pantauan Jumat, 7 Mei 2021, sudah tidak ada lagi bangunan yang menempel di pinggiran bibir sungai. Sehingga ukuran lebar jalan menjadi 25 meter.

Sebab, pemerintah memang tidak berkehendak membangun kembali 10 ruko Jompo Shoping Center yang runtuh pada peristiwa tragedi 2 Maret 2020 silam.

Baca Juga: Banjir Bandang Sungai Jompo Jember, 367 Jiwa Mengungsi

Langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memilih perbaikan pada lereng sungai Jompo yang amblas dengan membangun plengsengan sepanjang kisaran 100 meter.

Sedikitnya menyedot biaya sebanyak Rp15,9 miliar dari alokasi anggaran senilai Rp25,1 miliar yang disediakan.

Baca Juga: Air Membesar Tenggelamkan Backhoe dan Hanyutkan Diesel Kontraktor Kali Jompo

Adalah PT Rajendra Pratama Jaya yang menjadi rekanan Kementerian PUPR untuk mengerjakan proyek perbaikan lereng sungaj Jompo sejak Oktober 2020 lalu. Tampaknya, sekarang pekerjaan tersebut sudah hampir selesai.

Menurut Heru Susanto selaku Pengawas Proyek Perbaikan Lereng Sungai Jompo. Bahwa pembatas yang menghalangi sebagian akses ruas Jalan nasional Sultan Agung akan dibuka selambat-lambatnya pada Sabtu, 8 Mei 2021 besok.

Baca Juga: Kompleks Kali Jompo Diperbaiki, Kontraktor Jember Ketiban Rejeki

“Sementara waktu masih proses pengaspalan. Seharusnya kemarin-kemarin bisa selesai. Tapi, beberapa hari terakhir sempat hujan dan juga ada kendala pada alat,” terangnya.

Apabila perkiraan meleset, maka pembukaan batas jalan diundur pada hari berikutnya. Namun, harapan Heru tidaklah demikian. Pembukaan seluruh akses Jalan nasional Sultan Agung yang tertutup selama setahun lebih itu dapat kembali normal.

“Doakan saja agar cepat tuntas,” pungkasnya.

Baca Juga: Polemik Pertokoan Jompo Jember

Mengenai tiadanya bangunan di tepi Sungai Jompo sesuai dengan rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan kajian resmi yang ditujukan kepada Pemkab Jember pada Oktober 2019 silam, diminta agar sungai Jompo harus ‘free’ dari bangunan apapun.

Baca Juga: Olivia Noor Dihujat, Gegara Akronim Jember Utara

Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto menanggapi tragedi ruko Jompo sebagai akibat Pemkab Jember kala itu bersikap abai terhadap peringatan dari Pemprov Jatim. Padahal seharusnya antar intansi pemerintah berkoordinasi secara baik.

“Prediksi ambruknya pertokoan Jompo sudah sejak lama. Setahun sebelum musibah terjadi banyak pihak termasuk DPRD meminta Pemkab Jember agar membongkar bangunan. Tetapi, saat itu Pemkab Jember tidak tanggap,” ketusnya.

Pernyataan David juga merupakan kilas balik dari analisis resmi Kepala BBPJN VIII Achmad Subki yang berkirim surat ke Pemkab Jember pada tanggal 4 Oktober 2019 silam. Rekomendasi berupa permintaan agar ruko Jompo dirobohkan menyusul adanya keretakan selebar 25 sentimeter sepanjang 100 meter.

Usai Bupati Jember beralih tangan dari Faida ke Hendy Siswanto, dia menekankan perubahan arah kebijakan tentang tata ruang dan wilayah. David juga mengharapkan kecepatan dalam merespon persoalan lingkungan.

“Kedepan jangan ada lagi bangunan yang masuk ke sungai. Bahkan, jangan menunggu-nunggu bencana datang baru bertindak. Kalau sudah ada tanda-tanda, maka segera dilakukan langkah-langkah yang berani dan tepat,” tutur legislator Partai NasDem itu.

Kendati persoalannya, justru kini masih tersisa sekitar 20 unit ruko Jompo. Apakah bangunan-bangunan yang berada diatas Sungai Jompi tersebut akan dirobohkan atau menunggu roboh seperti 10 unit ruko sebelumnya?

Yang jelas, kawasan ruko Jompo mengandung masalah pelik. Bangunan ruko berstatus aset milik Pemkab Jember, tapi berada diantara dua lahan. Yakni, sebagian di tepian jalan yang dalam kendali Kementerian PUPR, dan sebagian lagi menjorok diatas sungai Jompo dengan pemangku wewenangnya adalah Pemprov Jatim. (sut)