Ada Surat Menggalang Pejabat untuk Membangkang ke Plt Bupati Jember?

  • Whatsapp
surat plt bupati jember
Plt Bupati Jember KH Abdul Muqit Arief sudah mengetahui surat yang diduga penggalangan dukungan untuk membangkang. (nusadaily.com/Istimewa)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Tiba-tiba beredar salinan dokumen yang disinyalir sebagai ajakan kepada PNS untuk melawan balik keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief memulihkan struktur birokrasi sebagai tindak lanjut rekomendasi Mendagri, Tito Karnavian.

Dokumen itu beredar ke kalangan PNS dengan maksud untuk mengajukan protes ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca Juga

BACA JUGA: Plt Kepala Dinas Cipta Karya Jember Serahkan Mandat, Tapi Ogah Mundur

Sumber internal di Pemkab Jember yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, ikhwal dari gerakan itu lantaran merasa tidak terima kehilangan jabatan. Adapun suratnya mulai diedarkan sejak tanggal 16 November 2020.

“Mereka melihat peluang mau memanfaatkan sekitar 54 PNS yang turun eselon untuk diajak membangkang,” tuturnya, Senin, 23 November 2020.

Ternyata, Muqit sudah mengetahuinya. Namun, pria berlatar belakang ulama ini enggan berspekulasi sebelum pembangkangan benar-benar jelas ditunjukkan secara terbuka. Apalagi, dia yakin dengan keputusannya mematuhi merit sistem yang berlaku nasional.

“Insya Allah apa yang kami lakukan tentang rekom Mendagri sudah on the right track. Sudah beberapa waktu yang lalu (surat protes), saya tidak tahu siapa dan berapa orang yang ngisi itu. Saya besok ada agenda di KASN,” ujar Muqit.

Adapun Sekretaris Daerah Jember, Mirfano masih enggan memberikan tanggapan. Bahkan, pejabat berwenang ini belum bereaksi meski dikonfirmasi atas munculnya sikap seperti Plt Kepala Dinas Cipta Karya, Yessiana Arifa yang mengaku tidak berani menjalankan tugas barunya dengan berbagai alasan sampai terjadi insiden penumpukan sampah karena pasokan BBM truk pengangkut dihentikan.

Berikut adalah isi dari surat yang beredar di kalangan pejabat untuk digalang mengajukan protes.

Perihal : Keberatan Keputusan Bupati Jember nomor: 821.2/ 152/ 414/ 2020
Lampiran: 1 berkas

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Pelantikan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember sebanyak 366 orang pada tanggal 13 November 2020 tanpa ijin dari Menteri Dalam Negeri di masa kampanye Pilkada 2020, saya
Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol :

Mengajukan keberatan atas terbitnya keputusan Bupati Jember nomor: 821.2/ 152/ 414/ 2020 tanggal 13 November 2020 yang menurunkan/ membebaskan saya dari jabatan dengan alasan melaksanakan perintah Menteri Dalam Negeri. Selama ini saya bekerja dengan giat dan berupaya melaksanakan kewajiban saya selaku PNS dan nilai SKP saya selalu baik dan tidak pernah mendapatkan hukuman sanksi hukuman disiplin. Mutasi penurunan/ pembebasan saya dari jabatan mengakibatkan saya tidak mendapatkan hak keuangan yang semestinya. Untuk itu saya mohon supaya keputusan Bupati Jember nomor: 821.2/ 152/ 414/ 2020 (Copy SK terlampir) dibatalkan dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga hak saya sebagai PNS masih bisa didapatkan.

Demikian keberatan ini kami ajukan, atas perkenan dan perhatian Bapak saya sampaikan terima kasih.


Jember, 16 November 2020
Hormat Saya,

Nama
NIP.

Nusadaily.com berupaya menghimpun informasi dari sejumlah sumber dari dalam Pemkab Jember guna menggali lebih dalam mengenai dokumen tersebut. Dua sumber lain meyakinkan surat yang masih dalam bentuk form itu ‘disebar liar’ oleh si pembuat dalam skala terbatas di kalangan PNS agar tidak gampang terdeteksi.

“Awalnya hanya disebar ke PNS-PNS yang kena mutasi, tapi tidak semua merespon. Yang menggalang ini lihai, masih menutup diri karena tidak tahu seberapa besar yang mau ikut. Ternyata teman-teman lebih banyak tidak mau membangkang,” kata PNS yang usianya belum genap 40 tahun ini.

BACA JUGA: Tanggapan Plt Bupati Jember Soal Oknum Pejabat yang ‘Melawan’ Pemulihan Birokrasi

Sumber lainnya di salah satu dinas berpendapat, upaya membangkang mengindikasikan sebagian PNS di Pemkab Jember terjerumus terlalu dalam ke ranah politik. “Sehingga, inilah yang terjadi. PNS masih saja tidak menjalankan sistem, tapi lebih condong mengikuti keinginan,” tutur PNS yang memilih mengabaikan surat protes. (sut)