2.008 Kilometer Jalan Rusak, Janji Perbaikan dari Bupati Jember 39,8 Persen

  • Whatsapp
jalan rusak jember
Salah satu lubang di Jalan dr. Soebandi, Kecamatan Patrang yang tidak kunjung diperbaiki terpaksa ditutup dengan semen oleh warga. (nusadaily.com/ Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Tingkat kerusakan infrastruktur jalan sudah pada level kritis. Bagaimana tidak, persentase kondisi yang sudah rusak mencapai 77,2 persen dari keseluruhan jalan yang ada di Kabupaten Jember

Hal itu berdasarkan data dari sumber internal Dinas PU Bina Marga Jember yang diberikan ke nusadaily.com pada Senin, 1 Maret 2021. Bocoran data ini dipicu pemberitaan sehari sebelumnya tentang tiadanya informasi kerusakan jalan yang seharusnya disetor Bina Marga untuk kepentingan survey Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk ‘Jember Dalam Angka’.

Baca Juga

BACA JUGA: Secuilpun Bina Marga Tak Sediakan Info Jalan Rusak ke data ‘Jember Dalam Angka’

Merujuk data bocoran tersebut, panjang jalan yang ditangani Pemkab Jember adalah 2.601,2 kilometer. Sedangkan, jalan yang kondisinya rusak mencapai total 2.008 kilometer. Terdiri atas rusak berat 377,7 kilometer; rusak sedang 398,5 kilometer, dan rusak ringan 1.231,8 kilometer.

Yessiana Arifa yang sempat dikonfirmasi mengatakan sudah tidak menjabat Kepala Dinas PU Bina Marga sejak akhir November 2020 silam. Pejabat yang menggantikan posisinya dengan status pelaksana tugas (Plt), yakni Imam Sudarmaji. Namun, Sudarmaji belum berkomentar lebih jauh. “Masih rapat,” ungkapnya singkat.

Adapun Bupati Jember, Hendy Siswanto tahun ini berjanji akan melakukan perbaikan terhadap 800 kilometer jalan yang rusak. Dengan kata lain, hanya untuk memperbaiki 39,8 persen dari jalanan yang mengalami kerusakan.

BACA JUGA: Janji Bupati Jember Perbaiki Jalan 800 Kilometer, Tambal atau Bangun Total

Disamping persentase perbaikan jalan masih kecil dibanding kerusakan, Hendy juga masih mengalami kendala seperti yang diucapkan dalam pidato perdana di Pendopo Wahya Wibawa Graha usai pelantikan pada Jumat, 26 Februari 2021 akhir pekan lalu.

Masalahnya, Hendy terpaksa memakai mesin birokrasi yang compang-camping karena struktur hasil pengembalian jabatan pasca kisruh pos jabatan berkepanjangan yang terjadi dua tahun belakangan. Pengamat kebijakan publik Universitas Jember, Muhamad Iqbal sampai menyebut dengan istilah ‘piring pecah’.

Ditambah lagi, anggaran belum tersedia. Hendy harus terlebih dahulu mengajukan rancangan Perda APBD kepada DPRD agar memiliki dasar hukum mengalokasikan dana yang sah digunakan oleh pemerintahan untuk menjalankan misi dan janji-janjinya.

“Kita belum punya APBD. Kami sangat berharap, OPD (organisasi perangkat daerah) bersinergi dengan legislatif yang menjadi manifestasi perwakilan masyarakat. APBD adalah urat nadi, itu kunci utamanya,” tutur Hendy.

Rusaknya jalan disinyalir sebagai imbas dari situasi politik yang terus memanas sebelumnya. Tahun 2020 silam, terjadi pertikaian antara DPRD dengan Bupati Jember kala itu yang masih dijabat Faida. Pembahasan rancangan Perda mengalami kegagalan, sehingga tiada anggaran pembangunan sama sekali. Praktis, Pemkab Jember hanya mengelola dana untuk kebutuhan rutin dan refocusing COVID-19 senilai Rp479,4 miliar. (sut)