Realisasi APBN 2022 Regional Kabupaten Magetan Terendah se-Madiun Raya
Untuk realisasi APBN per wilayah, Kota Madiun menduduki peringkat tertinggi dengan realisasi belanja sebesar Rp1,23 triliun yang diwakili 35 satker, disusul peringkat kedua yaitu Kabupaten Ponorogo sebesar Rp746,42 miliar oleh 27 satker. Kemudian ada Kabupaten Ngawi sebesar Rp 716,16 miliar dengan 33 satker, Kabupaten Madiun Rp670,84 miliar dengan 34 satker. Terendah adalah Magetan yang hanya sebesar Rp543,80 miliar dengan 27 satker
NUSADAILY.COM - MADIUN - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Kabupaten Magetan terendah se-Madiun Raya. Berdasarkan data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun, realisasi tersebut meliputi penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekaligus belanja ditambah dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, serta realisasi Kartu Kredit Pemerintah dan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) juga pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Hal tersebut terungkap pada paparan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Satker Wilayah Kerja KPPN Madiun yang juga dihadiri oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/kepala satuan kerja wilayah KPPN Madiun dan Walikota Madiun, Rabu (21/12/2022).
Dengan rincian ralisasi APBN Regional Madiun sampai dengan 30 November 2022 sebagai berikut, pendapatan Rp2,101 triliun dengan total belanja Rp3,91 triliun yang menghasilkan defisit regional sebesar Rp1,809 triliun.
Kemudian sampai dengan 30 November 2022 realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1,385 triliun meningkat 32,82% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu (YoY). Begitu juga penerimaan kepabeanan sebesar Rp0,716 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp0,282 triliun, masing-masing secara YoY meningkat sebesar 25,71% dan 34,57%.
Sedangkan pada realisasi pengeluaran negara yang meliputi belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial dan belanja transfer dilaporkan mengalami peningkatan, sedangkan belanja pegawai sebesar Rp1,696 triliun, menurun sebesar 1,04% YoY. Realisasi belanja per kementerian/ lembaga tertinggi diduduki Kementerian Pertahanan sebesar Rp907,9 miliar, disusul Kementerian Agama sebesar Rp623,2 miliar dan posisi ketiga oleh Polri sebesar Rp460,6 miliar. Adapun realisasi belanja terrendah oleh RRI sebesar Rp9,1 miliar dan posisi kedua realisasi terkecil oleh satker KPU sebesar Rp15,8 miliar.
"Untuk realisasi APBN per wilayah, Kota Madiun menduduki peringkat tertinggi dengan realisasi belanja sebesar Rp1,23 triliun yang diwakili 35 satker, disusul peringkat kedua yaitu Kabupaten Ponorogo sebesar Rp746,42 miliar oleh 27 satker. Kemudian ada Kabupaten Ngawi sebesar Rp 716,16 miliar dengan 33 satker, Kabupaten Madiun Rp670,84 miliar dengan 34 satker. Terendah adalah Magetan yang hanya sebesar Rp543,80 miliar dengan 27 satker," kata Joko Maryono, Kepala KPPN Madiun.
Selanjutnya, untuk mendukung digitalisasi pengelolaan anggaran, pemerintah menjalankan program kartu kredit pemerintah, satker pemerintah diminta untuk berbelanja dengan menggunakan KKP. Realisasi Penggunaan KKP Januari – November tahun 2022 pada satker lingkup KPPN Madiun sebesar Rp 140,11 Juta, lebih besar atau meningkat baik kuantitas transaksi maupun nilainya dibandingkan realisasi periode yang sama TAYL.
Dari sisi Transaksi belanja penggunaan KKP mengalami kenaikan dibanding tahun 2021. Pada Januari – November tahun 2022 transaksi KKP sebanyak 64 transaksi senilai Rp 140,11 Juta, sementara tahun 2021 sebanyak 53 transaksi senilai Rp 116,40 Juta.
Hingga tanggal 30 November 2022, Kabupaten Ponorogo tertinggi dalam realisasi dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) masing-masing sebesar Rp139,6 miliar dan Rp979,5 miliar. Selanjutnya posisi kedua, ketiga, keempat dan kelima masing diduduki oleh Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kota Madiun.
Kemudian untuk realisasi dana desa (DD) sebesar Rp802.105.173.200,- dari pagu Rp802.157.351.000,-Realisasi terakhir oleh Kabupaten Magetan sebesar Rp350.100.560,- untuk 3 Desa pada tanggal 13 Desember 2022 (2 minggu lebih awal dari deadline penyaluran DD yaitu tgl 26 Des 2022).
"Realisasi DD di wilayah Kabupaten Madiun tidak bisa 100% karena adanya potongan DD Tahap II th 2021. Desa Garon, Kecamatan Balerejo, lalai tidak menyalurkan BLT bulan Desember 2021 dikarenakan adanya kegiatan Pilkades di desa bersangkutan," terang Joko.
Untuk realisasi DAK Fisik, peringkat pertama diduduki Pemkot Madiun dengan realisasi sebesar Rp2.798.929.994,- dari nilai total kontrak Rp2.798.929.994,- (100%). Disusul peringkat kedua Kabupaten Ngawi dengan realisasi DAK Fisik 99,94%, selanjutnya Kab. Ponorogo 99,92%, Kab. Magetan 99,68% dan terakhir Kab Madiun 99,34%.
Monitoring KPPN Madiun via SIKP menyebutkan untuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (UMi) penyaluran pembiayaan UMi tertinggi terdapat di Kabupaten Ponorogo, yitu sebesar Rp15,34 miliar disusul Kabupaten Ngawi sebesar Rp14,27 miliar.
Terakhir, sampai dengan tanggal 30 November 2022 pembiayaan UMi yang telah disalurkan di seluruh wilayah kerja KPPN Madiun, Madiun, Ngawi, Ponorogo dan. Magetan sebesar Rp56,997 miliar, meningkat sebesar Rp14,85 miliar atau meningkat 13% YoY.
Untuk realisasi KUR, penyaluran tertinggi di Kabupaten Ponorogo sebesar Rp2,016 triliun dan posisi kedua Ngawi sebesar Rp1,612 trilliun dengan total penyaluran KUR di seluruh wilayah KPPN Madiun terdapat peningkatan sebesar Rp 1.605.223.573.984,-
Penyampaian realisasi APBN regional ini dikatakan Joko sebagai upaya representasi Kementerian Keuangan di daerah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholder dan masyarakat di Madiun untuk benar-benar memahami kinerja APBN.
"Utamanya fungsi APBN sebagai shock absorber di tengah ketidakpastian global, sehingga APBN hadir sebagai bantalan perekonomian dan hal ini terbukti berhasil dengan indikator laju inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik," pungkasnya.(nto/wan).
