Rapat Paripurna DPR Soroti soal Penundaan Pemilu hingga Kasus Rafael Alun
"Hal lain menjadi perhatian rakyat adalah berbagai kasus yang mengemuka dari oknum pejabat ASN, yang diduga memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan profil jabatannya," ucap Lodewijk dalam pidatonya mewakili Ketua DPR Puan Maharani yang absen pada kesempatan itu.
NUSADAILY.COM - JAKARTA - Rapat paripurna DPR pembukaan masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 menyoroti sejumlah kasus yang tengah ramai belakangan dan menyita perhatian publik, mulai dari kasus pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo hingga isu penundaan Pemilu.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus terutama menyoroti dua kasus utama. Pertama, harta kekayaan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lalu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar tahapan Pemilu 2024 ditunda sementara.
"Hal lain menjadi perhatian rakyat adalah berbagai kasus yang mengemuka dari oknum pejabat ASN, yang diduga memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan profil jabatannya," ucap Lodewijk dalam pidatonya mewakili Ketua DPR Puan Maharani yang absen pada kesempatan itu.
BACA JUGA : Hari Ini DPR Gelar Rapat Paripurna Masa Persidangan IV...
Khusus kasus putusan PN Jakpus, Lodewijk menilai putusan tersebut memerlukan penyikapan politik agar UUD 1945 tetap dipatuhi. Menurut dia, UUD telah memerintahkan bahwa pemilu digelar sekali dalam lima tahun.
DPR, katanya, mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Lodewijk bilang DPR akan memberi perhatian serius pada putusan itu agar tidak ada kekosongan pada posisi jabatan legislatif dan eksekutif.
"Oleh karena itu, diperlukan politik hukum yang sungguh-sungguh dalam menyikapi putusan PN Jakpus untuk menunda pemilu," ucap Lodewijk.
BACA JUGA : DPRD Sumenep Apresiasi LKPj Bupati Tahun 2022 Tepat Waktu,...
Selain itu, Lodewijk berjanji pihaknya juga akan membahas Perppu Ciptaker dan Perppu Pemilu dalam masa sidang kali ini. Upaya itu dilakukan guna memberikan hukum pada daerah pemekaran baru di Papua dalam Pemilu 2024.
DPR, lanjut dia, juga akan memberi perhatian pada Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
"Harapan rakyat kepada DPR adalah menghasilkan UU yang dapat mempercepat kemajuan bangsa dan negara, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Lodewijk.
Rapat paripurna ke-18 pembukaan masa sidang IV tahun 2022-2023 dihadiri 49 anggota dewan secara fisik dan 222 hadir secara virtual. Sementara, sebanyak 304 sisanya dinyatakan absen, termasuk 20 anggota dewan izin.(lal)
