Rapat Kemenaker dan Komisi IX, Nurhadi Apresiasi Kinerja Kemenaker dan Minta Serius Tangani Problem TKI
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama dengan Anggota DPR RI Komisi IX menggelar rapat membahas berbagai isu penting seputar ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja di Indonesia. Rapat ini dihadiri Menteri Ketenagakerjaan beserta jajarannya, dan anggota Komisi IX yang memiliki fokus dalam bidang ketenagakerjaan dan kesehatan. Kegiatan ini bertempat di Ruang Rapat Komisi IX di Gedung Nusantara I.
Dalam rapat tersebut, beberapa topik utama yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas tenaga kerja, program pelatihan dan sertifikasi, serta upaya perlindungan hak-hak pekerja, terutama terkait keamanan dan kesejahteraan pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan program-program yang tengah dijalankan, termasuk pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan, dan insentif untuk tenaga kerja di sektor formal maupun informal.
Dalam sesi tanggapan tiap anggota, Nurhadi, Anggota Komisi IX mengapresiasi kinerja Kemanaker. "Saya mengapresiasi Wakil Mentri Ketenagakerjaan Bung Noel yang langsung turun ke Sritex Sukoharjo pasca ada putusan pailit. Ini menandakan publik menilai negara hadir untuk masyarakat," terangnya.
Nurhadi juga menyoroti terkait problem skill para tenaga kerja di Indonesia. "Kedua, saya juga ingin menekankan masalah serius yang ada di tenaga kerja di Indonesia yaitu bahasa. Apalagi berbicara masalah tenaga kerja yang punya keinginan bekerja di luar negeri," katanya.
‘’Salah satu problem ketenagakerjaan adalah "orang dalam". Beberapa waktu lalu, kami melakukan kunjungan ke Korea Selatan dan bertemu dengan para pekerja di sana. Mereka bercerita problem rekruitment ke sana yang harus pakai orang dalam, bisa bayar ratusan juta untuk bisa kerja. Ini fenomena yang kami juga minta tangani secara serius," jelasnya.
Dia mengatakan, rapat itu diharapkan mampu memantapkan kembali sinergi yang kuat antara Kemnaker dan Komisi IX. Mengingat ini adalah rapat pertama setelah pelantikan dan penetapan pembantu Presiden. Di rapat itu juga diharapkan berbagai program dan kebijakan ketenagakerjaan dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. (wan)