Ramai TKA China di Industri Nikel, “Wong Investasi dari Mereka”

Tak dapat dipungkiri, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Namun, kekayaan alam sebesar ini dituding justru memberikan kenikmatan bagi tenaga kerja asing (TKA) asal China.

Ramai TKA China di Industri Nikel, “Wong Investasi dari Mereka”

NUSADAILY.COM – JAKARTA –  Mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut pertambangan nikel di Tanah Air lebih banyak mempekerjakan pekerja China dibandingkan pekerja lokal.

"Ini (Indonesia) daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China, dari daratan sampai tukang las," imbuh JK saat ditemui dalam peringatan HUT 70 Tahun Kalla Group di Grand Ballroom Kempinski Jakarta akhir pekan lalu.

Tak dapat dipungkiri, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Namun, kekayaan alam sebesar ini dituding justru memberikan kenikmatan bagi tenaga kerja asing (TKA) asal China.

Pernyataan JK tersebut langsung dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut menegaskan pekerja di pertambangan nikel lebih banyak menggunakan orang Indonesia.

"Itu nggak betul. Kalau waktu konstruksi dulu awal-awal 2014 ya, sekarang sudah banyak orang Indonesia, pergi saja lihat ke sana," tantang Luhut.

Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga akhir 2021, jumlah TKA di industri mineral dan batu bara (minerba) lebih dari 3.000 orang.

Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibanding dengan total pekerja Indonesia yang sebanyak 23.857 orang.

Sementara, khusus untuk industri nikel saja, jumlah tenaga kerja yang tercatat sebanyak 24.745 orang yang terdiri dari 21.691 orang TKI dan 3.054 TKA. Itu pun, jumlah pekerja asingnya tidak hanya berasal dari China saja.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai keberadaan TKA China di industri nikel Indonesia sudah pasti ada dan menjadi hal yang wajar. Sebab, investor terbesar di pengelolaan nikel Indonesia adalah China.

Setidaknya, ada dua perusahaan besar pengelola tambang nikel di dalam negeri yang berasal dari China, yakni PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah dan PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Sulawesi Tenggara.

Namun, terkait dengan mayoritas pekerjanya China di industri nikel ini, Mamit ragu jika jumlahnya lebih besar dari TKI seperti yang disampaikan oleh JK.

"Saya kira sebenarnya ini bukan karena mereka (TKA China) hebat, tapi lebih kepada mereka inikan membawa investasi dan modal, di mana salah satu kekuatannya adalah bisa membawa SDM dari negara mereka seoptimal mungkin," kata Mamit, mengutip CNNIndonesia.com, Senin (31/10).

Menurut Mamit, TKA China ini tak akan bisa dihilangkan. Pasalnya, teknologi pengolahan smelter dibawa dari negeri Tirai Bambu dan tentu lebih dikuasai oleh pekerja mereka sendiri dibandingkan TKI.

"Tidak dipungkiri bahwa teknologi smelter ini ya mereka yang punya, sehingga banyak tenaga ahli yang mereka bawa juga," jelasnya.

Menurut Mamit, pekerja dari asal negara investor ini biasanya hanya untuk mengisi posisi operator pengendali mesin atau teknologi saja. Sedangkan, untuk tenaga kasar lebih banyak menggunakan TKI.

"Untuk tenaga kasar saya kira nggak banyak (TKA China) ya, karena mereka juga menggunakan tenaga kerja lokal. Serapan tenaga kerja lokal juga sepertinya cukup besar. Bisa di cek ke daerah yang ada smelter, ekonomi disana hidup sekali. Masyarakat lokal juga merasakan manfaatnya," terang dia.

Pendapat serupa disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli. Ia menilai penggunaan TKA China ini tidak terlepas dari perjanjian dan izin yang diberikan oleh pemerintah pada saat negosiasi investasi dilakukan.

"Sebenarnya, pemakaian tenaga kerja dari China sebagai negara prinsipal dalam hal hilirisasi komoditas mineral lebih pada tahap konstruksi. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan pembangunan smelter, terutama di nikel yang lebih bersifat turnkey di mana tenaga kerja lebih dominan dari China," ucap Rizal.

Menurutnya, investor menyadari Indonesia sangat ketinggalan dalam teknologi pengembangan nikel. Hal ini tercermin dari kegiatan ekspor nikel selama ini dalam bentuk bijih atau mentah.

Nah, ketika pemerintah ingin mengekspor nikel dalam bentuk setengah jadi, maka investor mengambil kesempatan membawa TKA mereka. Artinya, uang investasi-nya kembali ke negaranya lagi.

"Tentu saja mereka mengerti bahwa Indonesia sangat ketinggalan dalam hal teknologi pengolahan dan pemurnian mineral, sehingga mereka menegosiasikan untuk membawa sebanyak mungkin barang modal dan tenaga kerja untuk mengerjakan proyek. Dengan demikian, uang yang diinvestasikan sebagian besar kembali lagi ke negara mereka (China)," jelasnya.

Rizal menilai seharusnya keterlibatan TKA asing di industri nikel Indonesia hanya sementara saja. Begitu tahap konstruksi selesai, maka mereka harus kembali ke negerinya dan digantikan oleh TKI.

Rizal meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk memonitor secara ketat posisi tenaga kerja di industri smelter. Ia juga menyarankan pemerintah untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang dipergunakan dalam proyek tersebut memiliki legalitas yang sah dan tidak menggunakan visa wisata.

"Jangan sampai mereka menggunakan visa wisata tetapi bebas bekerja di proyek-proyek tersebut atau malah merambah ke bidang lainnya, sehingga masa tinggalnya lewat dan pemerintah tidak memiliki kontrol lagi," imbuhnya.

Dia juga meminta pemerintah untuk memastikan alih kelola segera dilakukan begitu proyek selesai dibangun. Sebab, tanpa pengawasan pemerintah, tentu saja hal tersebut tidak akan terwujud.

"Pemerintah dapat membuat aturan atau kebijakan bahwa sekian persen yang diizinkan untuk TKA dan dari tahun ke tahun harus semakin berkurang," jelasnya.

Selain itu, Rizal juga berharap pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan tentang tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang harus dipenuhi oleh industri yang sedia untuk berinvestasi. Tidak lupa, porsi TKDN yang dipenuhi harus diatur agar makin ditingkatkan dari waktu ke waktu.

"Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja dalam negeri akan meningkat. Begitu juga dengan peningkatan devisa yang akan didapatkan dari industri ini semakin meningkat," ungkapnya.

Sementara, terkait dengan rencana Jusuf Kalla masuk industri smelter nikel melalui Bosowa Corporation, keduanya menilai kemungkinan tersebut sangat bisa terjadi. Soalnya, Bosowa adalah perusahaan besar yang memiliki berbagai bidang bisnis, maka tak sulit menambah bidang lainnya.

Namun, janji JK bahwa akan menggunakan tenaga kerja Indonesia secara penuh sangat diragukan. Sebab, Rizal menilai bahwa kerja sama dengan pihak swasta tetap perlu dilakukan, selain untuk menambah pembiayaan juga untuk membantu sisi engineering.

Jika investor yang bekerja sama dengan Bosowa adalah China, maka kondisi serupa dinilai akan tetap terjadi di industri nikel Tanah Air.

"Kalau investor dari China sudah bisa dipastikan negosiasi mereka seperti itu. Tinggal Bosowa mau terima atau tidak terms and conditions (syarat dan kondisi) yang mereka ajukan," tutupnya.(han)