Ra Latif Ditangkap KPK, Khofifah Tunjuk Plt Bupati Bangkalan
"Ibu Gubernur [Khofifah Indar Parawansa] yang memberikan amanah kepada saya tanpa menunda, menyerahkan SK Plt atas nama bu gubernur ditandatangani ibu gubernur yang telah berkonsultasi dengan kementerian Dalam Negeri ya," kata Emil, Kamis (8/12).
NUSADAILY.COM - SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjuk Wakil Bupati Bangkalan Mohni menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan.
Penunjukan Plt itu dilakukan setelah Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron atau Ra Latif ditahan KPK sebagai tersangka jual beli jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten tersebut.
Penunjukan Mohni sebagai Plt Bupati ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) yang dilakukan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak di Gedung Grahadi, Kamis (8/12) sore.
"Ibu Gubernur [Khofifah Indar Parawansa] yang memberikan amanah kepada saya tanpa menunda, menyerahkan SK Plt atas nama bu gubernur ditandatangani ibu gubernur yang telah berkonsultasi dengan kementerian Dalam Negeri ya," kata Emil, Kamis (8/12).
BACA JUGA : Korupsi Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Diduga Terima...
Emil mengatakan penunjukan Mohni sebagai Plt Bupati ini dilakukan agar masyarakat Bangkalan segera memiliki pemerintahan yang berjalan dengan efektif, tanpa ada jeda atau kekosongan setelah Ra Latif ditahan KPK.
Ia berharap, posisi Plt Bupati itu dapat dijalankan Mohni dengan serius, karena program pemerintahan di Kabupaten Bangkalan merupakan amanah dari rakyat untuk dikebut di pengujung 2022 ini.
"Supaya bisa dipastikan program-program bisa terselesaikan dengan baik," katanya.
Selain itu, Emil pun meminta Sekda Kabupaten Bangkalan Taufan Zairinsjah untuk membantu Mohni dalam menjalankan dan menyelesaikan program 2022.
"Akan lebih bagus lagi jika Pak Sekda bisa full memastikan jika tidak ada hambatan dalam menyelesaikan program 2022," ujar Emil.
Sementara itu, Mohni menyebut ia akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan dan direncanakan di Bangkalan.
"Ya yang sudah selama sudah tahun ini terutama yang belum selesai ini kan ada bansos dan lain sebagainya, program-program pembangunan juga ada yang belum tuntas. Mudah-mudahan nanti sebelum 31 Desember 2022 bisa kelar," kata Mohni.
BACA JUGA : KPK Tahan Bupati Bangkalan Tersangka Tindak Pidana Korupsi...
Mohni mengaku menghormati proses hukum yang tengah dijalani sang Bupati Abdul Latif Amin Imron di KPK.
"Itu sebenarnya proses hukum. Kami tidak bisa mencampuri dan itu kewenangannya KPK," ucapnya.
Sementara soal lima posisi kepala dinas di Bangkalan yang kosong, Mohni mengaku ia bersama Sekda Taufan akan segera melalukan seleksi dan uji kompetensi.
"Akan segera kami isi, secepatnya karena kami sudah boleh menandatangani dengan selaku Plt tadi untuk memberikan surat keputusan kepada mereka yang layak ditempati," katanya.
Selain Ra Latif, dalam perkara yang sama KPK telah menahan lima tersangka lainnya selaku pihak pemberi yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Wildan Yulianto (WY).
Kemudian Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Achmad Mustaqim (AM), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Hosin Jamili (HJ), dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Salman Hidayat (SH).
KPK baru menahan Ra Latif pada Rabu (7/12) meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka dan dicegah keluar negeri sejak Oktober lalu. Ra Latif ditahan selama 20 hari ke depan di Jakarta dalam rangka penyidikan kasus tipikor yang tengah diusut KPK.
Sebelum ditahan, Ra Latif yang sudah berstatus tersangka itu hadir di puncak Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/12). Pada acara yang sama hadir pula Ketua KPK Firli Bahuri yang memberikan sambutan, juga ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sejumlah kepala daerah lainnya.(lal)
