PSI Pertanyakan Laporan Formula E, Fraksi PKB Sebut Bukan Usrusan Gubernur Heru
Kasus Formula E muncul lagi di DPRD DKI. Itu setelah Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) gelaran Formula E ke DPRD.
NUSADAILY.COM – JAKARTA – Kasus Formula E muncul lagi di DPRD DKI. Itu setelah Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) gelaran Formula E ke DPRD.
Atas permintaan tersebut, Ketua Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas menilai LPJ harusnya diminta ke gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.
"Yang bertanggungjawab bukan gubernur hari ini, yang melaksanakan siapa? yang sebelumnya dong. Pak Heru nggak tahu apa-apa tentang Formula E, mungkin belum mempelajari," kata Hasbiallah kepada wartawan, Rabu (21/12/2022) sebagaimana dilansir dari detikcom.
Hasbiallah menilai harusnya LPJ Formula E itu ditagih kepada Anies Baswedan sebelum selesai menjabat sebagai Gubernur DKI. Hasbiallah menilai Pj Gubernur DKI tidak ada urusan dengan Formula E.
"Tidak ada urusan dengan gubernur hari ini, yang melaksanakan itu gubernur siapa? Seharusnya di waktu gubernur sebelumnya itu belum purna tugas, seharusnya minta pertanggungjawaban pada waktu itu, kenapa baru pada hari ini?" jelasnya.
Namun demikian, Hasbiallah tetap meminta pertanggungjawaban kepada pihak penyelenggara Formula E. Sebab, kata Hasbiallah, Formula E menggunakan uang rakyat.
"Tidak bisa ditutup, harus terus berjalan (pertanggungjawaban) karena itu uang rakyat dipakai untuk Formula E. Tetap dalam artian SKPD melaksanakan atau pihak yang melaksanakan itu mereka tetap menjalankan," tutur dia.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendesak Pj Gubernur Heru Budi menyerahkan LPJ pelaksanaan Formula E. Pasalnya, sampai saat ini JakPro tak kunjung memberikan laporan tersebut kepada DPRD.
"Kami mengawal betul Formula E ini sejak awal masa jabatan. Kami menyayangkan sampai hari ini belum ada pertanggungjawaban dari PT JakPro selaku pelaksana yang mendapat penugasan dari Pemprov DKI Jakarta. Ini salah satu fungsi kami untuk mengawal," kata Anggara dalam kunjungan Heru Budi ke fraksinya, yang dikutip melalui keterangan tertulis, Rabu (21/12).(*)
