Prof. Ermaya: Demokrasi Butuh Beretika

Mantan Dirjen Sospol Depdagri RI ini menilai bahwa bangsa Indonesia telah mengalami berbagai pengalaman pahit komitmen awal para pendiri Republik Indonesia.

Apr 12, 2023 - 22:28
Prof. Ermaya: Demokrasi Butuh Beretika

NUSADAILY.COM - JAKARTA - Tanpa demokrasi tidak ada kebebasan, maka untuk mempertahankan dan melindunginya diperlukan kebebasan yang beretika. Selama ini kelembagaan birokrasi pemerintah ditarik dari lokus dan fokus penggunaan kekuasaan yang kadang mencoreng terwujudnya demokrasi.

Hal itu ditegaskan oleh Dewan Pakar Bidang Geopolstra BPIP RI. Prof. Dr. Ermaya Suradinata, dalam ceramahnya dihadapan para peserta dalam Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lemhannas RI, di Gedung Dwi Warna Lemahnanas, Jakarta, 12 April 2023.

Selanjutnya mantan Gubernur Lemhannas RI menjelaskan bahwa paradigma kekuasaan selalu bergulir dari waktu ke waktu. Perjalanan bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pergeseran kekuasaan antara legislative dan eksekutif.

“Di dua Lembaga itu peran militer ikut mewarnai paradigma kekuasaan tersebut. Pada kurun waktu tertentu lokus kekuasaan berada pada Lembaga eksekutif. Di situ pemerintah lebih kuat menunjukan Supremasi kekuasaannya, Begitupun sebaliknya Pada kurun waktu lain,” jelas Prof. Ermaya.

Mantan Dirjen Sospol Depdagri RI ini menilai bahwa bangsa Indonesia telah mengalami berbagai pengalaman pahit komitmen awal para pendiri Republik Indonesia. “Hal ini seperti yang tertuang dalam pembukaan undang-undang Dasar 1945 adalah menciptakan bangunan politik demokrasi yang representatif dan pluralistis sesuai dengan nilai  keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan.

Selain itu Prof Ermaya juga menyebutkan bahwa Indonesia dewasa ini semakin dihadapkan oleh isu-isu strategis global yang terkait ideologi, transnasional, politik hukum dan pertahanan keamanan, kawasan asia pasifik dan dunia yaitu antara lain normalisasi hubungan bilateral Saudi arabia dan Iran serta menghangatnya hubungan Israel dan Suria.

Hal tersebut, menurut Prof Ermaya sangat penting hubungannya dengan kebijaksanaan publik berbasis nilai kebangsaan. “Ini dalam rangka akselerasi kesinambungan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia,” jelasnya seraya menekankan bahwa diperlukan dalam mengantisipasi adanya derasnya globalisasi, reformasi dan demokrasi serta persaingan dalam berbagai bidang kehidupan.

Dengan demkian agar terus berkembang dalam kehidupan kenegaraan, maka semua itu harus tidak keluar dari jatidiri bangsa Indonesia. “Dari itu dibutuhkan adanya landasan Budaya sebagai keunggulan dalam penyelnggaraan Pemerintahan dan sebagai ciri dalam karakteristik bangsa Indonesia,” imbuh Prof Ermaya. (hud)