Presiden Sebut Relokasi Depo Pertamina, Pengamat Kebijakan Usulkan Opsi Lain
Atas Pernyataan Presiden tersebut, pengamat kebijakan publik dari IDP-LP, Riko Noviantoro menganggap kedua pilihan itu adalah opsi yang padat Modal dan tidak murah. Menurut Pria yang kerap disapa Riko itu masih banyak opsi lain untuk persoalan Depo Pertamina Plumpang.
NUSADAILY. COM - JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menyampaikan tentang penataan Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara. Ada dua opsi yang disarankan presiden merelokasi warga atau Depo Pertamina dan mempertajam kilang minyak tersebut.
Atas Pernyataan Presiden tersebut, pengamat kebijakan publik dari IDP-LP, Riko Noviantoro menganggap kedua pilihan itu adalah opsi yang padat Modal dan tidak murah. Menurut Pria yang kerap disapa Riko itu masih banyak opsi lain untuk persoalan Depo Pertamina Plumpang.
"Dua pilihan itu sangat padat modal dan tidak murah, lagi juga tidak efesien, toh masih banyak pilihan lainnya," kata Riko kepada Nusadaily com Rabu (8/3/2023).
Menurut Riko, opsi lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengkombinasikan relokasi sebagai warga dan pembangunan buffer zone di Plumpang. Karena ia menilai dengan opsi ini akan lebih ideal dari pelaksanaan dan biaya serta manfaat yang sama dibandingkan pilihan sebelumnya.
Selain itu kata Riko relokasi sebagian warga juga sebagai pilihan terbaik. Karena dapat mengendalikan biaya relokasi warga.
"Upaya relokasi warga sebagian dalam opsi ketiga ini dilakukan untuk mendapatkan lahan yang ideal bagi pembangunan buffer zone Plumpang."jelasnya.
Diungkapkan, berdasarkan kajian, keberadaan Depo Plumpang sudah memenuhi berbagai aspek khususnya bagi keperluan distribusi dan penyimpangan bahan bakar. Bahkan secara sejarah juga itu sebagai lahan yang dulunya kosong.
Hanya saja, lanjut Riko pertumbuhan kota Jakarta yang tidak terkendali, memicu kehadiran banyak warga di sekitar lokasi.
“Artinya Pemda DKI tidak mampu mengendalikan pertumbuhan hunian di lokasi. Ini kan persoalan pengawasan yagn lemah,”ungkapnya.
Riko menambahkan, pemindahan Depo Plumpang, bukanlah hal yang sederhana perlu kajian lokasi yang ideal. Seperti membangun instalasi baru, termasuk infrasturktur pendukung yang pastinya akan memerlukan anggaran besar.
"Untuk pemindahan warga secara menyeluruh, lanjut Riko juga bukan hal mudah. Karena punya potensi konflik vertical yang sulit dihindari, apalagi situasi sekarang menjelang Pemilu,"ucapnya.
“Buffer Zone itu solusinya. Siapkan area buffer zone sebagaimana kebutuhan. Apalagi Pertamina sudah punya pengalaman panjang mengelola Depo. Lebih piawai,” imbuh Riko.
Saat disinggung ada opsi lainnya, dengan tegas Riko mengatakan menunda semua upaya relokasi.Lakukan kajian lebih mendalam dan detil terlebih dahulu
"Hal ini guna mencegah berbagai gangguan dalam agenda pesta demokrasi tahun 2024 nanti," tukasnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko.Widodo saat meninjau salah satu posko korban kebakaran di RPTRA Rasela Rawa Badak Selatan telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubenur DKI Heru Budi Hartono untuk mencarikan solusi atas peristiwa kebakaran.
"Wilayah ini adalah zona berbahaya, jadi tidak bisa lagi ditinggali, arus ada solusinya. Bisa saja deponya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," kata Presiden Joko Widodo Minggu (5/3/2023) lalu. (sir)
