PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto Sampaikan Penolakannya Terhadap Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Dia ingin Jokowi tetap menjadi bapak bangsa yang taat pada konstitusi. Namun Cak Nanto menegaskan, bila semisal konstitusi mengatur soal perpanjangan masa jabatan, dirinya akan menjadi orang pertama yang mendukung Jokow
NUSADAILY.COM – JAKARTA - PP Pemuda Muhammadiyah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pagi ini. Kepada Jokowi, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menyampaikan penolakannya terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden.
"Kami hanya mendiskusikan bagaimana bangsa ini dan proses demokrasi berjalan lancar, tepat waktu. Karena itu kami mengusulkan jangan sampai legacy besar bapak terhambat oleh keinginan segelintir orang untuk isu perpanjangan, penundaan," kata pria yang akrab disapa Cak Nanto itu usai bertemu Jokowi, (30/1/2023).
Dia ingin Jokowi tetap menjadi bapak bangsa yang taat pada konstitusi. Namun Cak Nanto menegaskan, bila semisal konstitusi mengatur soal perpanjangan masa jabatan, dirinya akan menjadi orang pertama yang mendukung Jokowi.
BACA JUGA : Marak Penipuan dengan Modus Link Undangan Nikah, Bareskrim...
"Kami harap bapak tetap jadi bapak bangsa, bapak negarawan, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan konstitusinya. Kalau ada konstitusinya, saya mendukung pertama," ujarnya.
Cak Nanto juga mengaku menyampaikan harapannya pada Pilpres 2024 mendatang. Dia berharap Pilpres 2024 berjalan secara demokratis.
"Tapi karena nggak ada konstitusinya, maka harapannya pergantian ini berjalan dengan secara demokratis, dengan suasana persaingan yang memang sehat sesuai dengan moto kami fastabiqul khairat," tutur Cak Nanto.
Selain itu, dia juga berpesan kepada Jokowi agar Pilpres 2024 berjalan harmonis. Cak Nanto berharap agar politik identitas diminimalisasi sebanyak mungkin di Pilpres nanti.
BACA JUGA : Diumumkan Oleh Badan Kepegaweian Daerah BKD DKI Jakarta...
"Pesan-pesannya bahwa menjadi harmonilah sesuai tema Muktamar Pemuda Muhammadiyah, pemuda negarawan harmoni membangun bangsa bagaimana nanti polarisasi politik atau politik identitas diminimalisir sebanyak mungkin, seminimal mungkin karena pembangunannya rasanya akan lama dan akan menghambat pola komunikasi kita, pola komunikasi masyarakat dan sangat mengganggu kepemimpinan ke depan," papar dia.(ris)
