Politisi Muda Lintas Partai Sepakat Tolak Pileg Coblos Partai

"Pemilu itu kan instrumen Demokrasi, sehingga kita harus balik lagi ke esensi Demokrasi bahwa Demokrasi itu adalah kedaulatan di tangan rakyat, sesimpel itu," kata Juru bicara DPP Partai PSI Dedek Prayudi alias Uki dalam diskusi di Jakarta, Jumat (13/1).

Jan 14, 2023 - 23:10
Politisi Muda Lintas Partai Sepakat Tolak Pileg Coblos Partai

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Politikus muda lintas partai menolak pemilu dengan sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Mereka menganggap sistem itu akan mengancam demokrasi di Indonesia.

Adapun politisi lintas partai terdiri dari PSI, Barisan Muda PAN, Angkatan Muda Golkar (AMPG), dan Angkatan Muda Ka'bah, organisasi sayap PPP.

"Pemilu itu kan instrumen Demokrasi, sehingga kita harus balik lagi ke esensi Demokrasi bahwa Demokrasi itu adalah kedaulatan di tangan rakyat, sesimpel itu," kata Juru bicara DPP Partai PSI Dedek Prayudi alias Uki dalam diskusi di Jakarta, Jumat (13/1).

"Itulah kenapa PSI menolak proporsional tertutup. Dari sudut pandang parpol juga itu jadi enggak sehat, seharusnya caleg ini bertarung di lapangan merebut hati rakyat bukan fungsional," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum PP AMPG Adanti Pradipta menilai proporsional tertutup membuat rakyat tidak tahu siapa yang akan mewakilinya. Dia pun mengibaratkan seperti membeli kucing dalam karung.

Adanti menyebut sistem proporsional terbuka atau coblos caleg yang berlaku saat ini sudah baik. Sebab, rakyat bisa mengetahui kompetensi calon yang akan dipilihnya.

"Kalau dalam proporsional tertutup itu kan kita tidak tahu siapa calon yang kita pilih kan, kita enggak tahu," ucap dia.

Ketua DPP Barisan Muda PAN Riyan Hidayat mengatakan sistem proporsional tertutup akan mengancam demokrasi. Sistem itu, kata dia, akan membangkitkan feodalisme politik.

Menurutnya, setiap kader hanya akan mencari muka dari pimpinan partainya agar dipilih. Sebab, sistem proporsional tertutup yang memilih adalah partai.

"Jadi orang rebutan untuk bagaimana mencari muka di dalam parpol, bukan bagaimana mereka bekerja sebanyak banyaknya, sekeras kerasnya untuk rakyat gitu," ujarnya.

Sementara itu, politisi dari Angkatan Muda Kabah (AMK) Khairany Soraya berpendapat, sistem proporsional tertutup hanya akan memindahkan permainan politik uang tak lagi menyasar rakyat pemilih.

"Kalau menurut saya, seandainya sistem proporsional tertutup, itu jadinya akan ada politik uang internal. Misal, saya nyaleg, siapa yag kenal saya. Jadi akan ada, (kasak-kusuk) di internal, "Pak saya nomor urut berapa nih?'," ujarnya.

Sebelumnya, Yuwono Pintadi bersama lima orang lainnya mengajukan gugatan ke MK. Mereka menggugat pasal sistem proporsional tertutup dalam pemilu seperti diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017.(han)