Siapa Berebut Isi Pos Jabatan Kosong? Lumayan, Meski 3 Bulan Jadi Pejabat

  • Whatsapp
Ketua Komisi A DPRD Jember, Tabroni. (nusadaily.com/ Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Sedikitnya 50 pos jabatan eselon II dan III di lingkungan Pemkab Jember yang dalam kondisi kosong. Pasalnya, hanya dijabat pelaksana tugas (Plt) sejak 13 November 2020 dan masa kerja selama 3 bulan sudah berakhir.

Kekosongan jabatan di berbagai level itu diakui oleh Bupati Jember, Hendy Siswanto meskipun tanpa tegas menyebut dengan angka pasti. Tanggapan darinya pun masih normatif dan sebatas ungkapan diplomatis.

“Langsung diisi ae engkok, golekno wonge (langsung diisi saja nanti, carikan orangnya),” jawab Hendy dengan perkataan singkat.

Padahal, di lain pihak tengah menyeruak kabar diantara ASN mulai saling berebut posisi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Tak pelak, persaingan sesama aparatur memicu munculnya beragam cara yang dilakukan oelh mereka agar dapat memenuhi hasrat menjadi pejabat.

Tabroni Menggambarkan Aneka Perilaku ASN Yang Ingin Jabatan

Rabu, 3 Maret 2021, Ketua Komisi A DPRD Jember, Tabroni menggambarkan aneka perilaku ASN yang ingin jabatan. Cara-cara ini kerap terjadi ketika ada peluang menduduki jabatan dalam birokrasi, kendati hanya mengisi sementara waktu untuk masa 3 bulan kedepan.

Misalnya, mulai dari menyodorkan diri lewat partai politik, memakai perantara jejaring tim sukses, pendekatan langsung ke bupati atau wakil bupati, dan politik identitas seperti klaim alumni lembaga pendidikan atau ormas tertentu.

“Tidak bisa dihindari dalam penempatan kepala-kepala OPD, Pak Bupati akan diintervensi oleh kepentingan politik,” kata legislator PDIP yang garis partainya telah menyatakan sebagai oposisi pemerintahan.

Namun, ia menjelaskan, keputusan Hendy bukan lantas sepenuhnya menghindari pengaruh politik. Pertimbangan dari orang-orang dekat, dan aspirasi kelompok tetap harus didengarkan oleh Hendy selaku kepala daerah yang berangkat dari partai politik.

Tabroni mengingatkan, Hendy mencermati dan tegas dengan batas masukan yang akan mempengaruhi keputusannya. Senyampang pertimbangan kepada Hendy berupa norma terkait kriteria ideal pejabat, maka boleh-boleh saja.

“Hal normatif semacam kriteria profesional, sistem merit yang harus diikuti, tentang eselonnya, rekam jejak, akademik, dan kemampuan. Bukan lantas mempengaruhi bupati dengan menyodorkan nama harus orang ini yang diangkat jadi pejabat,” urainya.

Pengalaman lima tahun silam menjadi alasan Tabroni menasehati Hendy supaya mau mendengarkan saran dan pendapat dari siapapun, tidak terkecuali kelompok kepentingan politik di sekitarnya. Hendy hanya perlu menyikapi situasi secara bijaksana.

“Saat Bupati Faida, dia sangat berjarak dengan partai politik. Berbeda dengan sekarang, Bupati Hendy sangat dekat. Tapi, kita tidak boleh ekstrim beralih dari pendulum satu ke pendulum yang lain. Harus seimbang,” urainya. (sut/aka)