Bupati Jember Terpilih Bakal Hadapi Tantangan Berat Warisan Konflik Birokrasi

  • Whatsapp
bupati jember
Hendy Siswanto dan KH Mohamad Balya Firjaun Barlaman diprediksi bakal memenangi Pilkada Jember karena unggul suara selisih 17 persen dari berbagai hitung cepat dan rekap suara sementara KPU. (nusadaily.com/Sutrisno)
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Pakar administrasi negara dari Universitas Jember, Hermanto Rohman mengigatkan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember, Hendy Siswanto dan KH Mohamad Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Gus Firjaun) agar tidak terus terlena dengan euforia keunggulan perolehan suara Pilkada 2020.

Menurut pengamatan Hermanto, terdapat problem paling berat yang akan mereka hadapi saat mengawali kepemimpinan di Pemerintah Kabupaten Jember. Yakni, konflik ditubuh internal birokrasi.

Baca Juga

Sehingga, alangkah lebih baiknya waktu yang tersisa di masa transisi dari sekarang hingga Pebruari 2021 dimanfaatkan untuk mempersiapkan penyelesaian masalah tersebut sebelum mulai menjalankan tugas sebagai kepala daerah.

BACA JUGA: Hendy-Gus Firjaun Dikabarkan Unggul, Pendukung Diimbau Tidak Euforia Berlebihan

“Konsolidasi birokrasi minimal di tahun pertama harus clear. Jika dibiarkan, maka akan berkepanjangan distrust antara bupati dengan anak buah. Kita lihat kesalahan pemerintahan kemarin, terlambat konsolidasi, bahkan konflik berjalan sampai akhir masa jabatan,” papar Hermanto.

Betapapun besarnya kewenangan dan kekuasaan kepala daerah, apabila gagal memimpin aparatur, tetap akan menghambat jalannya roda pemerintahan. Ketidakmampuan kepala daerah menerapkan kepemimpinan diyakini berimplikasi terhadap jajarannya dan berdampak luas ke masyarakat karena capaian kerja yang tidak efektif.

Hal terpenting yang terkait birokrasi, lanjut Hermanto, kepala daerah harus benar-benar menerapkan merit sistem. Contoh konkritnya adalah memilih pejabat berdasarkan ukuran obyektif melalui seleksi terbuka secara adil untuk mengetahui integritas, dan kemampuan.

“Bukan persoalan loyalitas saja, yang harus dipahami koridor ASN dalam konsolidasi birokrasi adalah pejabat yang diprospek harus diukur assessment, sehingga fair dan akurat. Minimal untuk menyeleksi pejabat eselen II dan III. Sehingga, ukurannya bukan subyektif kepala daerah, melainkan obyektif dengan mekanisme,” urainya.

Penyelesaian konflik birokrasi, bakal mempermudah agenda penting pelaksanaan APBD Jember di tahun-tahun mendatang yang sesuai dengan visi misi dan program kerja seperti janji kampanye Hendy-Gus Firjaun.

Hermanto menyampaikan, tinggal langkah berikutnya bagi mereka membangun komunikasi dengan banyak pihak eksternal, seperti partai politik, tokoh masyarakat, instansi terkait, dan media. “Bahkan, jika memungkinkan dengan bupati sebelumnya,” tuturnya.

BACA JUGA: Bupati Jember Baru Dituntut Harus Bisa Terima Kritik DPRD dan Rakyat

Saat ini, sebaiknya Hendy-Gus Firjaun sesegera mungkin menyiapkan tim yang menyusun RPJMD sebagai dasar program kebijakan 5 tahun kedepan. Disamping janji politik, didalamnya juga jangan sampai melalaikan masalah besar sekarang, yakni penanganan pandemi COVID-19.

“Benar-benar memetakan masalah di masa transisi, untuk menyiapkan terobosan menghadapi pandemi COVID-19. Sekarang harus ada plan oleh bupati baru yang dikomunikasikan dengan berbagai pengambil kebijakan,” pungkasnya. (sut)