PKS Tifatul Jelaskan Soal Sindiran Mengungkit Isu Perjanjian Capres

NUSADAILY.COM – JAKARTA -  Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring membuat sejumlah cuitan menjelaskan soal sindirannya kepada pihak yang mengungkit isu perjanjian capres. Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade kembali merespons cuitan itu.
Seperti diketahui awalnya Tifatul membuat cuitan menyindir pihak yang mengungkit soal perjanjian capres di masa lalu, sambil mengaitkannya dengan narasi pengkhianatan terhadap umat. Awalnya memang cuitan ini tak menyebut nama, namun di cuitan berserinya muncul lah nama Ketua Umum Prabowo Subianto dalam konteks dukungan di masa lalu.

Andre merespons cuitan tersebut. Dia menyebut Tifatul sudah berkali-kali menyerang Prabowo, namun berlindung di balik alasan tak menyebut nama di cuitannya.

BACA JUGA : Surya Darmadi Bakal Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi...

"Pertama, Tifatul Sembiring sudah berulang kali menyerang Pak Prabowo dalam cuitannya, rekam jejaknya jelas, sehingga anak kecil pun paham maksud cuitan dia yang terakhir itu menyerang Pak Prabowo. Berarti ini menunjukkan yang bersangkutan bukan politisi yang jujur, bukan politisi yang gentleman," kata Andre kepada wartawan, Senin (6/2/2023) malam.dilansir dari detik.com 

Andre kembali menantang Tifatul untuk membuktikan kinerjanya sebagai Wakil Rakyat. Dia bahkan mengusulkan menggandeng peneliti BRIN sebagai pakar untuk menilai kinerja dirinya dan Tifatul.

"Dan saya sekali lagi menantang Tifatul, kalau Anda memang bekerja untuk rakyat, ayo kita uji publik kerja anda di DPR yang sudah berapa periode itu, atau kerja saya yang satu periode ini, lebih dirasakan oleh rakyat? Lebih manfaat mana untuk rakyat? Ayo dong jadi politisi yang beneran dong, yang bermanfaat kerja di DPR dan di dapil, bukan kerja di twitter," ujar Andre.

"Saya tantang kerja Anda, kalau perlu kita undang BRIN, mitra Anda di Komisi VII jadi pakar untuk menguji kinerja saya atau kinerja Anda, rakyat butuh kerjanya, bukan kenyinyiran Anda di twitter," imbuhnya seraya menambahkan keterangan bahwa dirinya diblok oleh Tifatul di twitter, sama seperti sejumlah aktivis twitter lainnya.

Anggota Komisi VI DPR ini juga merespons cuitan Tifatul yang mengungkit soal penggerebekan PSK online di Padang beberapa waktu lalu. Andre mengatakan yang dilakukannya adalah untuk menunjukkan kondisi sebenarnya di Padang pada era kepemimpinan Wali Kota Mahyeldi yang diusung oleh PKS.

BACA JUGA : 3 Tuntutan Tentang Perppu Omnibus Law yang Dibawa Massa...

"Satu lagi, Tifatul. Di Padang memang banyak maksiatnya. Karaoke ilegal yang menjual miras ilegal banyak tumbuh menjamur di zaman Mahyeldi. Wajar Tifatul marah sama saya, yang saya lakukan bersama pihak kepolisian itu amar ma'ruf nahi munkar, mohon maaf, bukan follow akun porno," tutur Andre menyindir kejadian 2014 lalu, saat akun Tifatul Sembiring, yang diakui sebagai ketidaksengajaan, men-follow sebuah akun dengan konten porno di twitter.
Sebelumnya, Tifatul membuat cuitan berseri mengenai pihak yang merespons cuitannya soal sindiran kepada pengungkit isu perjanjian capres. Tifatul menyebut pihak yang merespons cuitannya sebagai oknum.
"Ada yang kelojotan, saya bikin pantun dan status di Twitter tanpa menyebut nama orang atau partai apapun. Saya dikatakan menyindir, Alhamdulillah masih merasa kalau disindir," tulis Tifatul dalam akun Twitternya @tifsembiring, Senin (6/2/2023).

"Lucunya yang bersangkutan nanya-nanya apa prestasi saya, dibanding-bandingkan dengan 'oknum' dirinya sendiri. Urusanmu apa? Mengevaluasi kinerja orang dari lain partai, dan lain komisi. Selama DPR berdiri, belum ada kedengaran kelakuan aleg aneh seperti ini," imbuhnya.

Tifatul tak mau berdebat dengan oknum tersebut, sembari mengungkit kasus penggerebekan PSK online di Padang beberapa waktu lalu. Menurut dia, manuver penggerebekan itu bertujuan untuk menjatuhkan citra Mahyeldi, Wali Kota Padang saat itu.

Kembali soal cuitannya, Tifatul menyebut cuitannya itu dimaksudkan untuk mempertanyakan isu perjanjian capres yang kembali diangkat ke publik.

"Maksud twit saya, dalam hal capres, soal ungkit-ungkit perjanjian politik, entah itu ada atau tidak, buat apa diungkit-ungkit ke publik. Targetnya apa? Apa sih manfaatnya. Ada nggak dasar hukumnya yang bisa dibawa ke ranah hukum. Atau hanya sekedar menjatuhkan kompetitor?" tutur Tifatul.

Kemudian, Tifatul menyingung isu perjanjian Batu Tulis yang kembali diangkat pada beberapa tahun yang lalu. "Nah sekarang diungkap lagi ada perjanjian dengan Anies Baswedan. Ini targetnya apa? AB (Anies Baswedan) nggak boleh maju, begitu? Sudah lah, nyalon aja masing-masing. Situ punya jagoan, yang lain juga punya calon. Monggo, sama-sama berkompetisi secara sehat," tegasnya.

Tifatul lalu menyinggung sentilan 'oknum' yang menyebut cuitannya menyindir Prabowo Subianto. Padahal, jelas Tifatul, dirinya sama sekali tidak menyebut nama Prabowo dalam cuitannya. "Dalam twit tersebut, saya tak sebut-sebut nama beliau. Tapi dikonotasikan 'oknum' tersebut. Silakan saja," tulis Tifatul.

Tifatul lalu mengungkit masa di mana ia mengampanyekan Prabowo dalam pilpres 2014 dan 2019. Tifatul mengaku turun ke 7 provinsi hingga menggalang dana besar.

"Menggalang kader dan umat. Bukan kaleng-kaleng. Saat itu sang 'oknum' yang ajak debat ini belum lahir sebagai politisi," tambah Tifatul.

"Tapi bagi saya sekarang, suruh dukung pak Prabowo lagi, ya ogah. Bagi saya beliau sudah 'enough is enough'. Cukup. Itu hak pendapat pribadi saya. Kebebasan memilih dan berpendapat. Yang lain mau dukung, silakan," lanjutnya.

Menurut Tifatul, bergabung dengan pemerintahan Jokowi merupakan hak Prabowo. Namun, tambahnya, ada yang menilai tindakan Prabowo itu sebagai sesuatu yang negatif.

"Ada petinggi sebuah partai mengatakan, bahwa Prabowo bersedia bergabung menjadi menteri pak Jokowi, untuk menjaga persatuan bangsa. Silakan saja berkilah," tulis Tifatul.

Tifatul lalu menyinggung saat Megawati kalah di pemilihan presiden (pilpres) melawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Megawati, jelas Tifatul, tidak begitu saja menjadi menteri SBY.

"Pak Wiranto kalah dengan pak SBY, beliau tidak gabung jadi menteri pak SBY, aman-aman aja kok. Alasan," lanjutnya.

Tifatul menambahkan setiap partai bebas mengajukan calonnya. Ia berharap pemilu 2024 berdasarkan kejujuran dan keadilan.

"Nggak apa-apa banyak calon, asalkan rakyat puas dengan pilihannya. Jangan dilarang-larang," pungkasnya.(ris)