PKS Menyebut Koalisi Perubahan Menunggu Sikap PDIP

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Baswedan kini masih menjadi tanda tanya. Salah satu partai pengusung Anies, PKS menyebut koalisi perubahan menunggu sikap PDIP.
"Tetapi yang tidak bisa dinafikan bagi parpol yang belum menentukan sikap sampai hari ini, semua pasti akan menunggu kapan PDIP tentukan sikap. Jadi selain kami anggap diri kami Koalisi Perubahan dan Anies itu game changer, game changer salah satunya lagi sikap PDIP. Sejauh nanti PDIP sudah tentukan sikap ya pasti partai akan punya kalkulasi kan," kata Nabil kepada wartawan di Grand Cemara Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023).

Diketahui, koalisi perubahan pengusung Anies terdiri dari PKS, Partai NasDem, dan Partai Demokrat (PD). Kembali ke pernyataan Nabil, ia menyebut arah sikap PDIP pasti ditunggu semua partai politik. Dia mengatakan rakyat akan yakin Pemilu 2024 tetap berjalan jika parpol lain sudah mendeklarasikan capres yang diusung.

BACA JUGA : Kejaksaan Menerima Berkas Perkara Tersangka AG Terkait...

"Ya salah satunya (nunggu sikap PDIP), tentu salah satunya, karena yang penting begini, kita sudah punya capres dan bangun koalisi. Itu salah satu bentuk langkah maju kami untuk yakinkan kepada publik, kepada rakyat, bahwa kita ini yakin Pemilu 2024 itu jadi. Tapi kan ini nggak cukup kalau kami doang, makanya kalau Prabowo Gerindra, semakin yakin akan kontestasi itu salah satu yang menguntungkan bagi kami juga berarti semakin yakin rakyat, pemilu," ujarnya.dilansir dari detik.com

"Apalagi kalau kemudian PDIP juga segera tentukan sikap meskipun itu otonominya PDIP ya, kita juga nggak mendesak, sampai dengan 1 jam sebelum pendaftaran kan masih sah saja apalagi PDIP punya golden tiket. Jadi ya terserah dia lah, dia mau kapan pun daftar selama belum lewat masanya yang repot kan kita masih kurang, kalau nggak cepat ya nggak kebagian," imbuhnya.

Nabil mengatakan tak menutup kemungkinan cawapres Anies berasal dari eksternal Koalisi Perubahan. Dia mengatakan pemilihan cawapres Anies masih fokus pada pemenuhan kriteria.

Dia mengatakan Anies tengah mempertimbangkan sosok cawapres pendampingnya. Dia tak bicara banyak terkait nama spesifik yang akan dipilih Anies.

"Kita melihat bahwa Pak Anies itu pasti sudah mulai menginventarisir tokoh-tokoh yang bisa mendampingi," tambahnya.

BACA JUGA : Selamat! Vebby Palwinta Melahirkan Anak Kedua

Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres oleh PKS di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

PD Bereaksi
Beda dengan PKS, Demokrat menyebut bakal cawapres untuk Anies tidak menunggu deklatasi calon presiden dari PDIP. Namun, PD menyebut penentuan capres PDIP akan mempengaruhi peta persaingan Pilpres 2024.

"Jika pertanyaannya apakah penentuan cawapres Mas Anies dan deklarasi paket komplit capres dan cawapres Koalisi Perubahan mesti menunggu sikap PDIP, tentu jawabannya tidak. Bahwa deklarasi capres PDIP sebagai salah satu kompetitor akan mempengaruhi peta kompetisi, wajar-wajar saja sebagai dinamika kontestasi," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (16/3/2023).

Kamhar mengatakan maksud dari menunggu sikap PDIP hanya untuk meyakinkan rakyat bahwa Pemilu 2024 tetap sesuai jadwal. Dia menilai deklarasi capres dari PDIP sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR akan menepis isu penundaan Pemilu 2024.

"Dalam hal menunggu sikap politik PDIP lebih pada untuk meyakinkan rakyat terkait Pemilu 2024. Jika PDIP telah mendeklarasikan capres atau pasangan yang akan diusung, maka ini akan menepis keraguan publik terkait jadi tidaknya Pemilu 2024 nanti," ujarnya.

"Sebagai the ruling party dan satu-satunya partai yang bisa mengusung calon sendiri. Sudah barang tentu deklarasi capres atau pasangan capres dan cawapres PDIP, pada saatnya nanti akan menjadi game changer yang menepis keraguan di masyarakat," sambung dia.

Ketua Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Demokrat Herman Khaeron mengatakan Koalisi Perubahan belum menentukan cawapres Anies karena masih menghitung tantangan dan peluang. Dia menyebut penentuan cawapres tetap akan diserahkan kepada Anies Baswedan.

"Koalisi perubahan tentu mengkalkulasi berbagai tantangan dan peluang, namun bukan karena menunggu partai tertentu deklarasi. Partai Koalisi perubahan telah menyerahkan sepenuhnya penetapan cawapres kepada Anies Baswedan sebagai capres," tuturnya.

Waketum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan penentuan cawapres Anies Baswedan tidak harus menunggu sikap PDIP. Ali mengatakan saat ini Koalisi Perubahan belum menentukan cawapres lantaran masih tahap pematangan kriteria.

"Nggak juga sih (harus tunggu PDIP), kita kan tidak ada hubungan yang kemudian hubungan secara langsung untuk menunggu calon dari lain. Kita sedang mematangkan kriteria-kriteria yang kemudian itu bisa menjadi panduan kita untuk mencari orang," kata Ahmad Ali.
Ahmad Ali mengatakan yang menentukan pemilihan cawapres ialah kriteria, sehingga tidak ada istilah menunggu deklarasi partai lain untuk tentukan cawapres Anies.

"Nggaklah (tunggu deklarasi PDIP), kita menyusun pasangan calon itu tentunya berbasis pemetaan wilayah dan kebutuhan. Jadi tidak menjadikan pasangan calon lain untuk menjadi acuan untuk menyusun cawapres Anies," ujar dia.

"Yang lebih terpenting bagi kita adalah melakukan pemetaan tentang wilayah-wilayah, di mana wilayah-wilayah yang memang Anies sudah kuat dan kemudian wilayah-wilayah yang Anies masih lemah. Rendahnya suara Anies di satu wilayah itu apa saja faktornya, kalau kemudian faktornya ada pada Mas Anies tentunya kita fokus mencari figur yang bisa diterima di wilayah tersebut," imbuhnya.

Sentilan PDIP
PDIP akhirnya menanggapi. PDIP menyentil sikap ketergantungan Koalisi Perubahan yang menunggu partai lain.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Ari Saputra/detikcom)
"Sebenernya kan ini variabel independen, sebenernya, bukan dependen. Karena setiap partai punya keyakinan, punya platform, dan termasuk bagaimana menyiapkan pemimpin," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kawasan Kapten Tendean, Jaksel.

Menurut Hasto, jika Koalisi Perubahan sudah memiliki paslon Pilpres 2024, tak jadi masalah untuk diumumkan. Namun, PDIP memiliki sikap berbeda, karena masih turun bertemu masyarakat.

"Ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi ya umumkan saja di situ, karena mereka punya kedaulatan, tidak tergantung kepada PDIP," ujar Hasto.

"Maka PDIP melihatnya bahwa momentumnya belum tiba saat ini, karena kita masih fokus pada pergerakan ke bawah membantu rakyat yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi," imbuhnya.

Bagi PDIP, masih banyak persoalan di akar rumput dan publik terkait korupsi, penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan, hingga pendidikan kita yang masih tertinggal. Sehingga belum menentukan arah politik ke depan.(ris)