Pemprov DKI Tak Siapkan Anggaran Pembangunan Rumah DP 0 Pada 2023
Rumah DP Rp 0 merupakan program Pemprov DKI saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI.
NUSADAILY.COM – JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tak menyiapkan anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 pada 2023. Rumah DP Rp 0 merupakan program Pemprov DKI saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI.
Dilansir dari dertik.com, hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 pada Selasa (1/11/2022) malam. Dia mengatakan pihaknya akan fokus menyelesaikan rumah susun (rusun) bagi warga terdampak normalisasi sungai
Sarjoko menjawab pertanyaan Anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP, Gembong Warsono, perihal peruntukan anggaran Rp 1,2 triliun.
"Berkaitan pertanyaan Pak Gembong bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol pak," kata Sarjoko di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat.
"Namun demikian, dari pagu tersebut kami rencanakan memanfaatkan seperti yang disampaikan pak Asbang, berkaitan dengan bagaimana kita siapkan hunian untuk antisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung," tambah dia.
Sarjoko mengatakan rusun akan dibangun dengan konsep green building. Pihaknya akan membangun 3 tower rusun dengan total 675 unit hunian.
Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 544 miliar dengan menerapkan skema multiyears 2023-2024. Rinciannya, alokasi anggaran di tahun 2023 sebesar Rp 207 miliar dan 2024 Rp 326 miliar.
"Rencana akan kita bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak 3 tower atau kurang lebih 675 unit dengan kebutuhan anggaran perencanaan gunakan konsep green building besaran anggaran Rp 544 miliar," jelasnya.
BACA JUGA : PKB Apresiasi Keberhasilan JIS, Anies Punya Banyak PR Salah Satunya Rumah DP 0%
Kegiatan prioritas selanjutnya ialah perencanaan pembangunan rusun, melaksanakan pemulihan dan pemeliharaan berkala rusun-rusun yang telah terbangun. Serta menuntaskan program penataan kampung kumuh
"Perencanaan penyusunan pembangunan rusun. Seperti tadi, perencanaan di lahan-lahan yang sudah dimiliki untuk 6 lokasi sebanyak Rp 28 miliar. Kemudian pelaksanaan kegiatan pemulihan berkala rusun di 14 rusun kurang lebih Rp 187 miliar. Dan perencanaan pemeliharaan berkala rusun sebanyak 12 lokasi atau kurang lebih Rp 14 miliar," ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 1,22 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mewanti-wanti agar anggaran itu difokuskan untuk pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) daripada rumah DP Rp 0.
Hal itu disampaikan oleh Gembong dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI bersama eksekutif yang membahas rancangan KUA-PPAS APBD 2023 pada Selasa (1/11). Mulanya Kepala Bappeda DKI Jakarta Atikah Nur Rahma menjelaskan postur rancangan KUA-PPAS APBD 2023. Angka Rp 1,22 triliun itu merupakan hasil restruktur dari nilai nominal sebelumnya sebesar Rp 1,46 triliun.
Gembong kemudian mempertanyakan peruntukan anggaran tersebut. Dia bertanya apakah anggaran itu juga akan dipakai untuk program rumah DP Rp 0.
"Kepada Kepala Dinas Perumahan, paparan dari Bu Bappeda, alokasi anggaran untuk perumahan sekitar Rp 1,2 triliun. Dari Rp 1,2 triliun itu peruntukannya apakah untuk DP nol atau perumahan rusun sewa?" kata Gembong.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu meminta Dinas Perumahan memaksimalkan alokasi anggaran ini untuk membangun rusunawa ketimbang membangun rumah DP nol rupiah. Dengan begitu, kata dia, anggaran bisa tepat sasaran sekaligus dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Saran saya kepada Dinas Perumahan, harusnya DKI berfokus pada rumah susun sewa agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat memang yang betul-betul butuhkan," jelasnya.(ros)
