Pemkot Cilegon Terapkan Implementasi KKPD, Berpotensi jadi Daerah Percontohan Bagi Kota/ Kabupaten Lain

Adapun penerapan KKPD ini bertujuan untuk mewujudkan digitalisasi dan elektronifikasi sistem pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

May 12, 2023 - 23:25
Pemkot Cilegon Terapkan Implementasi KKPD, Berpotensi jadi Daerah Percontohan Bagi Kota/ Kabupaten Lain
Foto: Pemkot Cilegon

NUSADAILY.COM – CILEGON - Pemerintah Kota Cilegon menjadi kota madya pertama yang menerapkan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Implementasi ini juga mendorong Cilegon berpotensi menjadi daerah percontohan atau pilot project bagi kabupaten/kota lain di Indonesia.

Adapun penerapan KKPD ini bertujuan untuk mewujudkan digitalisasi dan elektronifikasi sistem pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Pada kesempatan yang baik ini, saya (Helldy Agustian-red) selaku Wali Kota Cilegon mendukung optimalisasi penggunaan KKPD," kata Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dalam keterangan tertulis, Jumat (12/5/2023).

BACA JUGA : Cegah Bajing Loncat, Satreskrim Polres Cilegon Susuri Jalur...

Hal ini dikatakannya saat menyampaikan testimoni secara virtual pada Peluncuran Kartu Kredit Indonesia yang dirangkaikan dengan Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023, Senin (8/5).

Helldy pun berharap pihaknya dapat mendorong percepatan implementasi KKPD guna mewujudkan modernisasi sistem pembayaran pemerintah dan mendukung penggunaan produk dalam negeri.

"Kami berharap, implementasi KKPD ini dapat mewujudkan modernisasi sistem pembayaran pemerintah," ungkapnya, dilansir dari detik.com

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani menjelaskan Pemkot Cilegon saat ini telah menerapkan sistem KKPD. Hal itu sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan digitalisasi dan elektronifikasi sistem pembayaran belanja APBD Kota Cilegon.

"Semua pemerintah daerah diarahkan untuk menerapkan sistem KKPD oleh Kemendagri. Kota Cilegon merupakan daerah pertama yang sudah melaksanakan KKPD sejak April 2023," paparnya.

Dalam upaya implementasi KKPD, Dana mengaku pihaknya secara intensif berkomunikasi dan meminta bimbingan dari Kemendagri dan Bank Jawa Barat-Banten (BJB).

"Kami minta bimbingan dari Kemendagri dan Bank BJB. Saat ini, sudah ada 5 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang sudah efektif menerapkan KKPD dalam bertransaksi diantaranya BPKPAD, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Setda (Sekretariat Daerah), Dindik (Dinas Pendidikan) dan DPAD (Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah). Dalam penerapan KKPD ini, Pemkot Cilegon sudah memiliki Perwal (Peraturan Wali Kota) sebagai acuan hukum," jelasnya.

Dana mengatakan langkah Pemkot Cilegon dalam penerapan KKPD mendapat apresiasi dari Kemendagri.

"Sudah ada banyak daerah (kabupaten/kota-red) yang akan datang ke Kota Cilegon untuk melihat implementasi KKPD ini," imbuh Dana.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ekonomi digital kini telah menjadi salah satu buffer bagi stabilitas perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan global.

Tercatat menurut hasil studi Google Temasek, Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 sebesar US$ 77 miliar atau tumbuh 22% (yoy) dan diprediksi akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga US$ 130 miliar pada tahun 2025.

Airlangga menilai keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 juga telah mengangkat transformasi digital sebagai salah satu deliverables yang dihasilkan. Sejalan hal tersebut, pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi digital melalui penguatan sinergi dan inovasi kebijakan.

"Hal ini menjadi sangat penting karena kita menggunakan ekonomi digital atau digital platform sebagai buffer dan juga akselerator daripada pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di ASEAN," ujar Airlangga.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo yang hadir secara virtual juga turut memberikan sejumlah arahan terkait upaya dalam mengakselerasi ekonomi digital. Salah satunya dapat dilakukan dengan mengembangkan kepercayaan dan inovasi, seperti penyediaan sistem pembayaran berbasis digital dan perlindungan keamanan masyarakat.

"Semua inovasi harus dilakukan secara hati-hati, memperhatikan dan memiliki antisipasi risiko, sistem keamanan yang handal, serta sistem perlindungan konsumen yang baik. Mitigasi risiko ini harus betul-betul dihitung bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar, serta keberlanjutan adopsi internasionalnya," pungkasnya.

Sebagai informasi, turut hadir secara virtual pada peluncuran Kartu Kredit Indonesia Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur BI. Kegiatan ini juga disaksikan langsung secara virtual oleh Presiden Joko Widodo. (ros)