Pemkab Sumenep Komitmen Tindak Tegas Oknum Guru dan Kepala Sekolah Terlibat Human Trafficking

Sep 4, 2024 - 15:14
Pemkab Sumenep Komitmen Tindak Tegas Oknum Guru dan Kepala Sekolah Terlibat Human Trafficking

NUSADAILY.COM - SUMENEP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur berkometmen untuk menindak tegas oknum guru PNS dan kepala sekolah yang terlibat dalam kasus human trafficking. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat Kabupaten Sumenep, Nurul Jamil pada Rabu, 04 September 2024.

 

"Dalam penegakan disiplin pegawai, kami terlibat penuh. Inspektorat termasuk bagian dari tim yang menangani kasus ini," tegasnya kepada media.

 

Nurul Jamil menuturkan bahwa oknum guru dan kepala sekolah yang diduga terlibat dalam tindak asusila sedang menjalani pemeriksaan mendalam.

 

Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bersikap tegas terhadap pelanggaran etika, terutama yang sudah menjadi perhatian publik.

 

"Ini harus ditindak tegas. Pemerintah daerah harus bertindak tegas terkait pelanggaran etika, apalagi jika sudah menjadi konsumsi publik," ujar dia, menjelaskan.

 

Menanggapi pertanyaan mengenai jumlah sanksi yang telah dikeluarkan pemerintah daerah terkait pelanggaran etika oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Nurul Jamil menyarankan agar menghubungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk informasi lebih lanjut.

 

"Silakan konfirmasi ke BKPSDM terkait jumlah sanksi yang sudah dikeluarkan," tambah dia.

 

Nurul Jamil juga menjelaskan mengenai pengawasan penggunaan anggaran oleh kepala sekolah di Sumenep. Ia menyebutkan bahwa Inspektorat telah melakukan monitoring dan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

 

Sebelumnya, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa oknum guru dan kepala sekolah yang terlibat dalam skandal tindak asusila harus segera dipecat.

 

"Saya tegaskan, guru yang terlibat dalam asusila akan diberhentikan," tegas Bupati Fauzi Senin (02/09/24) di Pendopo Sumenep.

 

Politisi muda PDIP Sumenep ini menambahkan bahwa pemecatan akan diberlakukan setelah prosedur yang diperlukan dilalui. Ia mengingatkan bahwa guru dan ASN harus menjadi teladan yang baik bagi anak didik dan masyarakat.

 

"Pemecatan ini tidak bisa ditawar," jelas Fauzi.

 

Dengan langkah tegas yang diambil oleh pemerintah daerah dan Bupati, diharapkan kasus ini dapat memberikan efek jera dan memperkuat integritas serta etika dalam lingkungan pendidikan di Kabupaten Sumenep. (nam/wan)