Pembangunan Bandara Bali Utara Tidak Jelas, Ketua DPD Fasilitasi Pertemuan Stakeholder Terkait
Dalam rakor tersebut LaNyalla menyampaikan jika lembaganya mempunyai tugas untuk mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan daerah. Seperti kebijakan dan regulasi dalam tataran nasional.
NUSADAILY. COM - JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memfasilitasi Rapat Koordinasi ( Rakor) terkait pembangunan Bandara Bali Utara yang hingga saat ini belum ada kejelasan.
Dalam rakor tersebut LaNyalla menyampaikan jika lembaganya mempunyai tugas untuk mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan daerah. Seperti kebijakan dan regulasi dalam tataran nasional.
"Kami menerima aspirasi dari daerah terkait rencana pembangunan bandara internasional Bali Utara yang sampai sekarang belum juga terealisasi," ucapnya saat membuka rapat di gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Ia berharap, rencana pembangunan bandara tersebut mendapat dukungan dari Kementerian dan lembaga lainnya. Serta dukungan akademisi perguruan tinggi, tokoh-tokoh adat dan masyarakat Bali lainnya.
"Bagi kami, terpenting adalah keberadaan Bandar Udara di Bali Utara sangat penting karena diyakini akan menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi Bali secara menyeluruh," kata LaNyalla
Sementara itu, Direktur PT BIBU, Iwan Erwanto mengharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan segera memutuskan penetapan lokasi bandara.Sejauh ini, kata Iwan, pihaknya sudah berupaya maksimal supaya pembangunan bandara segera terealisasi.
"Suka tidak suka, atau fardhu ain kalau saya menyebutnya, bandara di Bali Utara harus ada. Makanya kami berharap Pemerintah segera menurunkan penlok (penetapan lokasi) pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Utara di pesisir Kubutambahan, Kabupaten Buleleng," tukasnya.
Masih kata Iwan , Bali membutuhkan bandara baru untuk melengkapi Bandara Ngurah Rai yang letaknya di selatan Pulau Bali. Selama ini perekonomian terpusat di selatan Bali,makanya ketimpangan tersebut harus dihilangkan, salah satu caranya dengan keberadaan Bandara di wilayah Utara.
"Keberadaan Bandara akan mengungkit perekonomian di sekitarnya. Artinya pembangunan bandara di Bali utara sudah pasti akan meningkatkan kesejahteraan rakyat," tuturnya.
Ia juga menekankan, pihaknya sudah siap membangun dengan pendanaan dan segala kelengkapannya. Bahkan dia yakin dalam 3 tahun bisa selesai.
"Keberadaan Bandara Bali utara sudah mendapatkan persetujuan dari para stakeholder di daerah, termasuk para Penglingsir dan masyarakat adat. Mereka bahkan sukarela menyerahkan tanahnya untuk dikerjasamakan dengan PT BIBU. Artinya tidak ada penolakan warga. Selain itu, secara pembiayaan kami siap. Tidak memakai APBN. Tetapi kenapa sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemerintah?," tanyanya.
Ditempat yang sama, senator asal Bali, Made Mangku Pastika meminta agar tidak ada unsur lain apalagi politis dari rencana pembangunan bandara Bali Utara. Sebab secara persyaratan semua sudah dilengkapi oleh PT BIBU.
"Saya berharap kepada pihak Kemenhub yang hadir sampaikan atau beri masukan hal-hal positif kepada Presiden, kepada Menhub, karena bandara ini penting. Kita minta segera dipastikan penlok atau penetapan lokasi. Sebab setelah penlok, prosesnya pun masih panjang, tidak sederhana bahkan sampai nanti operasionalnya," papar dia.
Sementara itu, Sekretaris Dirjen Hubungan Udara, Nafhan Syahroni mengatakan Bandara Internasional Bali Utara sempat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2020. Namun tahun 2022 dicoret.
"Pencoretan dilakukan karena bandara ini tidak akan selesai hingga 2024 sehingga dikhawatirkan akan menjadi proyek mangkrak," katanya.
Namun, lanjut Nafhan bukan berarti proyeknya tidak akan dikerjakan. Artinya Bandara di utara Bali ini akan terus berjalan.
"Sebab Pemerintah tetap berkeyakinan Bali butuh bandar udara tambahan untuk melengkapi Ngurah Rai," tukasnya.
Hadir dalam rapat koordinasi Direktur Utama PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Iwan Erwanto, Direktur PT BIBU Agus Sujono, Nyoman Shuida dan David Irwan serta Corporate Secretary PT BIBU Artha Bangun.
Hadir juga para tokoh adat Bali, Raja Klungkung Ida Dalem Semara Putra, AA Ngurah Ugrasena (Penglingsir Puri Singaraja, Buleleng) dan AA Ngurah Kakarsana (Penglingsir Puri Blahbatuh, Gianyar).
Dari Kementerian Perhubungan hadir Sekretaris Dirjen Perhubungan Udara, Nafhan Syahroni dan Kabag Perencanaan Dirjen Hubungan Udara, Feby Oki.
Ketua DPD RI didampingi pimpinan Komite II yang juga anggota DPD RI dari Lampung, Bustami Zainudin, Anggota DPD dari Bali Made Mangku Pastika dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Togar M. Nero dan Brigjen Pol Amostian.(sir)