PBNU Pantau Masalah Politik Identitas, Menuju Pemilu 2024

Gus Yahya mengatakan tradisi politik di Indonesia didasari oleh politik aliran. Menurutnya, politik identitas telah menjadi bawaan dalam praktik politik di masyarakat.

PBNU Pantau Masalah Politik Identitas, Menuju Pemilu 2024
PBNU Pantau Masalah Politik Identitas, Menuju Pemilu 2024

NUSADAILY.COM – JAKARTA - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan PBNU akan fokus memantau masalah politik identitas. Gus Yahya mengatakan politik identitas tidak mudah untuk diatasi.
Hal ini disampaikan Yahya dalam diskusi Kemendagri dengan tema 'Partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam pendidikan pemilih cerdas untuk mewujudkan pemilu berkualitas tahun 2024', melalui zoom, Rabu (25/1/2023). Menurutnya, politik identitas menjadi perhatian utama di dalam NU.

"Menuju pemilu tahun 2024 nanti, NU sendiri menetapkan concern tentang politik identitas ini sebagai perhatian utama. Ini bukan sesuatu yang mudah diatasi karena beberapa faktor," kata Gus Yahya.

BACA JUGA : Kecelakaan Beruntun di Tol Bekasi Timur Arah Jakarta, Kemacetan...

Gus Yahya mengatakan tradisi politik di Indonesia didasari oleh politik aliran. Menurutnya, politik identitas telah menjadi bawaan dalam praktik politik di masyarakat.

"Tradisi politik masyarakat kita memang pada awalnya dibangun atas dasar kurang lebih politik identitas, dalam hal ini praktik atau model dinamika politik yang berlangsung cukup lama, berapa puluh tahun," ujarnya.

"Kita tahu bahwa sebagaimana diungkap oleh sejumlah peneliti bahwa peta politik Indonesia ini pada umumnya didasarkan pada politik aliran. Nah hal ini menjadi semacam warisan, sulit untuk dihapus begitu saja," sambungnya.

Kemudian, Gus Yahya menceritakan pada masa Orde Baru, pemerintah berusaha untuk menetralisir politik identitas dengan cara represif. Dia menyebut dengan cara itu, terbukti dapat lebih menekan politik identitas.

"Selama orde baru ini, selama 32 tahun, kecenderungan ini dicoba untuk dinetralisir oleh pemerintah waktu itu tapi dengan cara yang lebih represif, sehingga walaupun memang pada akhirnya ada pelunakan di dalam politik identitas itu," kata Gus Yahya.

Namun sayangnya, dia mengatakan cara itu tidak dapat menghilangkan politik identitas secara permanen. Dia mengatakan politik identitas kembali timbul dan menyeruak di tengah masyarakat.

"Tetapi begitu terjadi reformasi politik dan represif pemerintah berhasil dihilangkan, kecenderungan politik identitas dan politik aliran itu meruyak kembali seperti sesuatu yang tadinya lama tersimpan dan tiba-tiba terbuka. Ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi kita termasuk bagi NU," katanya.
Lebih lanjut, Gus Yahya mengatakan politik identitas menjadi pekerjaan rumah semua pihak. Dia berharap politik identitas tidak lagi dijadikan untuk pemuas syahwat politik.

BACA JUGA : BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Sebagian Besar...

"Saya kira semua orang juga mengetahui, dan kami sendiri dalam kepemimpinan NU menyadari bahwa di dalam lingkungan NU sendiri kecenderungan politik identitas itu masih cukup kuat, terutama karena semangat atau dalam istilah yang lebih peyoratif, bisa dikatakan syahwat politik," ungkapnya.

Meski begitu, Gus Yahya mengatakan dalam mengendalikan politik identitas membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Hal itu untuk menciptakan Pemilu yang damai dan aman.

"Ini butuh kerja sama kita semua, saya kira, termasuk yang terutama dengan partai-partai politik dan aktor-aktor yang terlibat dalam kompetisi, termasuk itu calon-calon, apakah itu calon kepala daerah atau calon presiden/wakil presiden, untuk betul-betul membangun satu dinamika politik dengan menjauhi artikulasi-artikulasi politik identitas ini," pungkasnya.(ris)